Silpa APBD Salatiga Diprediksi Bertambah Banyak – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Silpa APBD Salatiga Diprediksi Bertambah Banyak

SALATIGA – DPRD Kota Salatiga memprediksi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Kota Salatiga, Jawa Tengah, tahun 2015 tetap akan masih tinggi. Pasalnya, dari hitungan yang dilakukan para wakil rakyat, bahwa Silpa APBD 2015 tersebut mencapai Rp 250 miliar. Prediksi itu dihitung berdasarkan adanya sejumlah proyek yang hingga sekarang ini tidak terlaksana.

Bahkan, nilai totalnya mencapai puluhan miliar. Juga, alokasi dana tak terduga senilai Rp 108,9 miliar diperkirakan juga tidak teserap dan akan menjadi silpa. Demikian diungkapkan HM Fahtur Rahman SE MM, Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga kepada Rakyat Jateng (Grup Fajar), Senin (5/10).

“Anggaran yang bakal tidak diserap diantaranya dana tak terduga yang mencapai Rp 108,9 miliar. Juga, adanya sejumlah proyek yang tidak terlaksana sehingga menambah Silpa selama ini. Dari hitungan kami di DPRD, anggaran yang tidak terserap mencapai Rp 250 miliar. Dari kondisi ini, pihaknya telah mendorong pihak eksekutif untuk melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan fisik dan lainnya,” terang Maman, demikian biasa disapa ketika ditemui di Kantor DPRD Salatiga.
Disamping itu, dengan tidak terlaksananya pembangunan fisik, alasannya kedepannya takut terjerat kasus hukum. Anehnya, pihak eksekutif justru merasa senang jika program kegiatan fisiknya tidak disetujui oleh DPRD. Hal ini jelas menunjukan pihak eksekutif enggan melaksanakan kegiatan fisik dan ada penurunan semangat kerja di lingkungan Pemkot Salatiga.
“Dengan adanya semangat kerja yang menurun ini, Pemkot Salatiga harus segera tanggap dan segera pula ditangani. Jika ini dibiarkan maka dampaknya akan sangat merugikan masyarakat. Selain sarana infrastruktur tidak berkembang, roda perekonomian juga tersendat dan adanya dana yang mengendap di kas daerah,” tandas politisi PKS lebih lanjut.
Hal senada dikatakan, Suniprat, anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga, bahwa pihaknya mendesak pada aparat penegak hukum untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Salatiga. Mereka harus bersikap bijaksana dalam menyikapi temuan kesalahan administrasi dalam pekerjaan proyek atau pelaksanaan pembangunan.
“Sepanjang tidak menyalahi regulasi, mestinya ada kebijakan khusus. Jika seluruh kesalahan administrasi dibawa ke ranah pidana, maka akan banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang enggan melaksanakannya bahkan akan menghadapi penjara. Dengan demikian, maka pembangunan di Kota Salatiga akan mandeg total, dan masyarakat yang menerima kerugiannya,” tandas politisi PDI Perjuangan. (hes)

Click to comment
To Top