Upah Pekerja di Maluku Masih Rendah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Upah Pekerja di Maluku Masih Rendah

AMBON — Upah para pekerja di Maluku, terutama di lingkup PT PLN dinilai masih rendah dibanding pekerja di Kepulauan Jawa. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Umum DPP SP PT PLN Pusat, Deden Adityadharma dalam Musyawarah Daerah Luarbiasa (Musadalub) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara (MMU) di Aula PLN, Jl Ponegoro, Ambon, Senin 6 Oktober.
“Saya belum pernah ke sini, tetapi gaji SP di Jawa dan di Tual, Maluku setelah saya tanya, berbeda jauh, padahal golongan sama, grade sama dan kerja juga sama,” ungkapnya.

Dalam Musdalub yang dihadiri seluruh ketua dan anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SP PT PLN MMU, Deden mengungkapkan, saat ini tingkat kesejahteraan serikat pekerja belum sesuai standar, sehingga berdampak pada kinerja. Padahal, kata dia, pekerja merupakan bagian penentu dari keberhasilan pelayanan PLN kepada masyarakat.

Olehnya itu, Deden mengatakan, sistem yang ada di daerah ini harus diubah, supaya mendorong pekerja agar bisa bekerja lebih baik dengan memberikan kompensasi sesuai kinerjanya. “Jadi kompensasi atas apresiasi yang diberikan dapat mendorong dan menyemangati teman-teman bekerja lebih baik lagi,” tambahnya.

Selaku Ketua DPP SP, Deden mengaku akan terus memperjuangkan hak-hak serikat pekerja sebagai mitra PLN, seperti kenaikan gaji   agar bisa melebihi gaji di Pertamina. “Saya hanya minta kenaikan upah teman-teman ini sebesar  1 persen diatas gaji Pertamina,” pungkasnya.
Deden berharap, dalam Musdalub tersebut, dapat melahirkan ketua dan pengurus DPD yang bisa mendengar dan memperjuangkan hak-hak serikat pekerja kedepan.

Sementara, General Manager PT PLN (Persero) Wilayah MMU, Indardi Setiawan mengatakan, PLN sebagai mitra kerja industrial, selalu memperhatikan tiga hal termasuk serikat pekerja. Dikatakan, serikat pekerja sangat berpengaruh menentuakan kinerja PLN di Maluku.  “Ada tiga hal yang menjadi prioritas kita termasuk karyawan, karena bila ada yang sakit atau tidak diperhatikan kesejahteraannya, maka akan sangat besar dampaknya bagi perusahaan,” jelas Indardi.

Indardi berharap, DPC maupun DPD, kedepan senantiasa memberikan laporan yang sesuai dengan data di lapangan, sehingga tidak ada data manipulatif yang seakan-akan tidak terdapat masalah. (ARLIS)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top