Kepton No Problem, Tapi Persyaratannya Belum Juga Dilengkapi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Kepton No Problem, Tapi Persyaratannya Belum Juga Dilengkapi

FAJAR.CO.ID, BAUBAU – Pengusulan berkas-berkas pemekaran Provinsi Kepulauan Buton sampai saat ini masih menjadi wacana. Belum ada rekomendasi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat terkait dengan usulan pemekaran provinsi baru ini.

Alih-alih rekomendasi diserahkan ke pusat, justru sampai saat ini masih ada berkas-berkas yang dinyatakan belum dilengkapi. Setidaknya ada empat berkas yang belum rampung dan belum mendapat persetujuan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Meski demikian, Ketua Sekber Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), Samsu Umar Abdul Samiun tetap optimis. Umar Samiun menilai proses pemekaran provinsi tetap berjalan, meski minus empat dokumen seperti yang dikehendaki pihak DPRD Sultra.

“Kepton no problem,” tandas Umar Samiun kepada Buton Pos (Fajar Group) di Rujabnya, akhir pekan lalu.

Dikatakan, proses politik yang berjalan di legislator Sultra, terpenting adalah rekomendasi dewan. Dan hal itu sudah dilakukan institusi yang dipimpin Abdurrahman Saleh tersebut. Lagipula persetujuan pemekaran sudah diteken Gubernur Sultra, Nur Alam.

Ketua PAN Buton ini mengulas, tiga syarat administrasi yang sudah dinyatakan lengkap oleh seluruh fraksi di DPRD Sultra yakni persetujuan pemekaran Sultra menjadi dua dan calon provinsi barunya Kepton. Kemudian letak ibukota Kepton yang berpusat di Kota Baubau, dan enam daerah cakupan Provinsi Kepton, Kota Baubau, Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Selatan, dan Buton Tengah.

Sementara itu, empat syarat yang belum lengkap, masing-masing keputusan bersama dana hibah daerah induk untuk Provinsi Kepton. Dana persiapan Pilgub, pelepasan aset, dan kajian akademik tentang pergantian nama dari Buton Raya menjadi Kepulauan Buton. “Empat hal ini mudah dipenuhi, jadi proses pengusulannya tetap jalan,” terang Umar.

Sebagai contoh lanjutnya, dana Pilgub belum digunakan sekarang, sehingga tak masalah bila prosesnya jalan terus. Toh tidak sulit dipenuhi jika pada saatnya nanti dibutuhkan.

Yang jelas, tambah Umar, tiga hal kritis biasanya menghambat pemekaran tidak menjadi batu sandungan, yakni nama, ibukota, dan  cakupan wilayah. Maka itu, untuk memuluskan proses politiknya, pihaknya beberapa waktu lalu telah bertemu dengan Ketua DPR RI, Setyo Nofanto. Dan langkah mereka dalam mengusahakan pemekaran disambut positif.

Bukan hanya itu, Umar menyatakan untuk semakin memantapkan Kepton, bila agenda Mendagri, Tjahyo Kumolo terselenggara di Buton Selatan. Pihaknya akan sekaligus menyampaikan ihwal pemekaran Kepton kepada Mendagri. “Jadi intinya, Kepton no problem, tidak ada masalah,” kunci Bupati Buton ini. (mal/iwn/BP)

To Top