Bongkar Neon Boks, LBH Buton Raya Somasi Walikota Baubau. Ini Tuntutannya… – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Bongkar Neon Boks, LBH Buton Raya Somasi Walikota Baubau. Ini Tuntutannya…

FAJAR.CO.ID, BAUBAU – Pembongkaran sejumlah neon boks papan reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau berbuntut panjang. Pihak perusahaan CV. Silvana Advertising selaku perusahaan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Baubau tidak terima atas pembongkaran yang dilakukan sepihak oleh pemerintah.

Alhasil, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya (LBH BR) selaku kuasa hukum CV Slivana Advertising, Dedi Ferianto melayangkan somasi kepada Walikota Baubau AS Thamrin. Somasi tersebut dilayangkan pada 7 Oktober 2015 lalu dengan nomor 038/SOMASI/LBHBR/X/2015.

“Somasi ini sebagai peringatan hukum kepada Walikota untuk turun tangan menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi,” kata Dedi kepada Fajar Online, Kamis (9/10).

Lebih lanjut, hal itu telah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 32 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian IMB yang secara tegas menyatakan bahwa Walikota sebagai Pembina dan pengawas IMB harus turun tangan menyelesaikan kasus yang merugikan perusahaan CV Advertising.

Dalam somasi tersebut ada pula beberapa poin yang menjadi tuntutan LBH Buton Raya selaku kuasa hukum CV Silvana Advertising. Poin tersebut diantaranya, meminta kepada Walikota Baubau agar memerintahkan Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan, Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Sat Pol PP serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembongkaran media reklame milik CV Silvana Advertising yang berada di areal Pantai Kamali Kota Baubau untuk mengganti kerugian materill.

“Akibat pembongkaran itu, klien kami mengalami kerugian materill sebesar Rp. 334.330.000 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 1.671.650.000 dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,” papar Dedi.

[baca juga: Bongkar Neon Boks di Pantai Kamali, Pemkot Baubau Dipolisikan]

Selain itu, LBH Buton Raya juga menuntut kepada Walikota Baubau untuk memerintahkan pihak-pihak yang yang terlibat untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di media cetak, online dan elektronik yang ditujukan kepada pihak perusahaan selama tujuh hari berturut-turut.

“Jika permintaan kami tersebut tidak dipenuhi untuk paling lama 7 hari kerja, maka dengan sangat terpaksa kami akan menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, baik pidana maupun perdata,” tegasnya. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top