Dana Hibah Tak Turun, Sekolah Swasta Kebingungan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Dana Hibah Tak Turun, Sekolah Swasta Kebingungan

MAGELANG, RAJA – Sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Magelang kebingungan lantaran bantuan operasional daerah (Bosda) dan bantu gubernur (bangub) triwulan ketiga tidak bisa cair. Hal itu setelah terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kepala SD Kanisius Borobudur, M Widoyodo mengatakan, sekolahnya sudah sejak awal Oktober tidak menerima Bosda maupun Bangub. “Padahal sekolah sangat butuh dan tergantung dengan bantuan tersebut,” katanya.

Dia mengatakan, tidak hanya sekolahnya, namun juga sekolah-sekolah lain terkejut dengan aturan baru tersebut. Dimana di dalamnya mensyaratkan sekolah swasta melalui yayasan yang menaungi untuk memiliki Surat Keputusan (SK) atau berbadan hukum lagi agar bisa menerima bantuan hibah/bansos, termasuk bosda dan bangub.

“Padahal kami sudah memiliki SK dari Kementerian Hukum dan Hak (Kemenkumham),“ jelasnya.

“Kami baru tahu setelah adanya pertemuan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) bersama Kepala Sekolah swasta Jumat (2/10) lalu,” kata Widoyodo.

Dia menambahkan, sekolah merasa bingung dan kecewa, mengingat rencana anggaran sudah dibuat. Salah satunya untuk alokasi pemberian insentif guru. Di SD Kanisius Borobudur sendiri terdapat sebanyak 12 guru yang bergantung terhadap turunnya bosda.

“Setiap bulan, para guru hanya menerima insentif sebesar Rp400 ribu dari bosda dan bangub. Itu pun tidak bisa rutin setiap bulan, tapi sekarang malah sama sekali tidak turun dananya. Kami bingung mencari solusi,” ungkap Widoyodo.

Saat ini, kata dia, pihak sekolah hanya mengandalkan turunnya bos nasional yang hanya cair setiap satu tahun sekali.  Itu pun tidak mungkin digunakan untuk membayar insentif guru.

“Terakhir saya sempat konfirmasi sekolah di Temanggung dan Semarang, katanya masih bisa menerima bosda dan bangub. Hanya di Magelang yang bermasalah,” urainya.

Sementara itu, Sekretaris Disdikpora Kabupaten Magelang, Mushowir membenarkan hal itu. Menurutnya, semua bantuan dana yang pencairannya melalui APBD dikenai aturan uu 23/2014. Adapun mekanisme pencairan yakni harus sudah memiliki badan hukum bagi sekolah swasta maupun di bawah yayasan.

“Hal itu sesuai dengan penjelasan dari pihak Kemenkumham dan Kejaksaan Agung. SK Kemenkumham yang dipersyaratkan harus by name by address penerima bantuan,” jelasnya.

Mushowir menambahkan, meskipun dalam prakteknya yayasan sekolah banyak yang sudah berbadan hukum di kantor pusatnya, namun pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. “Kami hanya melaksanakan aturan yang sudah kami terima dari pusat. Kebijakan ini berlaku di semua daerah di Jawa Tengah,” tandasnya.

Disdikpora, lanjutnya, sudah memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada semua sekolah baik swasta  maupun negeri terkait regulasi tersebut. Termasuk menyarankan sekolah untuk bisa sesegera mungkin mengurus SK Kemenkumham seperti yang disyaratkan.

Seperti yang diketahui, Pasal 298 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa belanja hibah hanya bisa diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (zis)

Click to comment
To Top