Ini Nasib Polemik Pajak Lawang Sewu – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Ini Nasib Polemik Pajak Lawang Sewu

SEMARANG, RAJA – Untuk mengklarifikasi kencangnya pemberitaan media massa mengenai tunggakan pajak hiburan Gedung Lawang Sewu, PT KAI Daop IV Semarang mendatangi kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang belum lama ini.

Kepala Humas DAOP IV Semarang Supriyanto mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 57 Tahun 2010 bahwa Gedung Lawang sewu merupakan salah satu bangunan cagar budaya nasional yang dilindungi Undang – Undang. Dan Lawang Sewu, lanjutnya, bukan tempat hiburan namun tempat edukasi sehingga tidak dipungut retribusi. “Ini masalah miskomunikasi saja. Kami sudah jelaskan dasar hukumnya agar tidak terjadi salah faham. Dan pemasukan dari tiket pengunjung digunakan untuk biaya perawatan Lawang Sewu yang berkelanjutan,” ujarnya ketika dihubungi RAJA, Jumat (8/10).

Malah seharusnya jika berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2010 lanjut Supriyanto, disebutkan bahwa pemerintah daerah setempat menganggarkan untuk biaya perawatan dan pelestarian cagar budaya. Maka dari itu pihaknya memberikan klarifikasi kepada Pemkot Semarang mengenai hal tersebut. “Khan sudah ada dari berbagai dasar hukum baik itu Undang-Undang dan Peraturan Gubernur. Kita sampaikan dan jelaskan semuanya,” tambahnya.

Menanggapi upaya Pemkot Semarang yang akan melakukan kajian hukum terkait pajak Gedung Lawang Sewu, Supriyanto mengatakan mendukung langkah yang akan ditempuh Pemkot agar masyarakat juga mengetahui dari berbagai pihak dan dari berbagai dasar hukum.

Sementara itu Kabid Pajak DPKAD Kota Semarang Agus Wuryanto mengatakan pihaknya segera melakukan pembahasan dengan melibatkan bagian hukum Pemkot Semarang. “Semua data dan penjelasan dari Daop IV Semarang sudah kami terima dan segera lakukan kajian untuk menghindari kesalafahaman terkait penarikan pajak Lawang Sewu. Paling tidak hasilnya akan kami sampaikan minggu depan ke temen-temen media semua,” katanya kepada RAJA belum lama ini.

Agus menambahkan juga, upaya komunikasi mengenai pajak hiburan Gedung Lawang Sewu sebenarnya sudah dilakukan DPKAD Kota Semarang sebelumnya melalui surat resmi. Sedangkan sidak yang dilakukan kemarin dengan menggandeng sejumlah media massa, ia nilai sebagai langkah terakhir karena pihak pengelola lawang sewu tidak pernah memberikan jawaban. “Kami kirim surat dengan harapan ada jawaban. Karena bagi kami penting sekali mengingat pengelola Gedung Lawang Sewu melakukan penarikan uang dari masyarakat melalui penjualan tiket. Itu harus ada pertanggung jawaban dan dasar hukum yang kuat” tegasnya.

Seperti yang telah diberitakan, petugas dari DPKAD Kota Semarang belum lama ini melakukan sidak salah satunya di Gedung Lawang Sewu yang lokasinya terletak di sisi timur Tugu Muda, atau di sudut Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda. Sidak itu bertujuan untuk meminta penjelasan pengelola Lawang Sewu karena sudah 4 tahun belum membayar pajak ke Pemkot Semarang. Padahal para pengunjung harus membeli tiket seharga Rp10 000 untuk satu orang agar bisa masuk ke dalam Gedung Lawang Sewu. Pengunjung juga bisa menggunakan jasa Guide bila membutuhkan. (otg)

Click to comment
To Top