UKSW Kaji Pemekaran Wilayah Salatiga – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

UKSW Kaji Pemekaran Wilayah Salatiga

SALATIGA, RAJA – Sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang berpotensi untuk dimasukkan dalam wilayah administrasi Kota Salatiga adalah Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Suruh dan Kecamatan Tengaran. Wacana itu muncul dalam kajian terkait dengan penyesuaian daerah wilayah administrasi Kota Salatiga. Demikian diungkapkan Prof Sonny Heru, Ketua Tim Pengkaji dari Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi (Fiskom) dan Pusat Studi Bisnis dan Kewirausahaan Sosial Fakultas Pertanian dan Bisnis (FPB) UKSW Salatiga, Prof Sonny Heru dalam eksposenya dihadapan anggota DPRD Kota Salatiga, Kamis (8/10).

“Kajian yang dilakukannya dimaksudkan untuk mendalami persoalan pelayanan publik bagi warga di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang yang dimaksud tersebut. Selain itu, tim juga menampilkan potensi penggabungan sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang yang berbatasan langsung dengan Kota Salatiga, jelas Sonny Heru.

Ditambahkan, kajian ini dalam rangka mengurai permasalahan pelayanan publik yang dirasakan oleh warga di sejumlah kecamatan tersebut. Selama ini ada disparitas atau kesenjangan dalam hal pelayanan publik terkait dengan jarak tempuh antar kecamatan dengan pusat pemerintahan kota atau kabupaten.

Sementara itu, pakar hukum dan tata pemerintahan UKSW Salatiga, DR Umbu Rauta SH MH menyatakan, bahwa penggabungan wilayah itu harus merujuk pada UU No 23 tahun 2014, UU 9 tahun 2015 dan PP No 78 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, dengan jelas membahas akan tujuan adanya penataan daerah yang berorientasi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Juga, adanya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan daya saing nasional dan daerah serta memelihara keunikan adat, tradisi dan budaya daerah.

“Istilahnya bukan sebagai pemekaran, merujuk pada undang-undang, nantinya potensi penggabungan akan masuk dalam wilayah penyesuaian daerah. Sehingga, dirasa sangat penting apabila kajian ini akan digunakan sebagai pedoman, maka harus ada konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri,” tandas Umbu.

Sementara itu, Milhous Teddy Sulistio SE, Ketua DPRD Kota Salatiga mengatakan, kajian tersebut dilakukan dalam rangka menambah wawasan mengenai tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

“Menurut saya, semuanya akan kembali kepada bagaimana masyarakat yang berkepentingan di wilayah-wilayah tersebut terutama terkait dengan pelayanan publik dan pengembangan potensi kewilayahan,” ujar politisi PDI Perjuangan. (hes)

loading...
Click to comment
To Top