Bantuan Hukum Warga Miskin Tidak Boleh Dobel – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Bantuan Hukum Warga Miskin Tidak Boleh Dobel

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Penerima bantuan hukum warga miskin wajib dibiayai pemerintah Kota Makassar. Namun, pembiayaannya tidak boleh dobel. Hal itu sesuai rekomendasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengatakan penerima bantuan hukum harus tepat sasaran yaitu warga miskin, dan pembiayaannya harus satu kali.

“Kita sudah bersyukur, apa yang selama ini diperdebatkan pansus tentang sumber pembiayaan sudah sangat jelas,” ujar Ketua Pansus Bantuan Hukum DPRD Kota Makassar, Senin 12 Oktober.

Saat ini lanjutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM membiayai perkara masyarakat kecil sampai mendapatkan putusan tetap. Tentu saja anggarannya melalui APBN.

Pemerintah melalui dewan akan menggodok pemberian bantuan hukum gratis yang pembiayaannya menggunakan anggaran pedapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kemudian tidak boleh sekaligus, misalnya jika kasusnya dimenangkan pada pengadilan tingkat pertama dan lawan naik banding atau kasasi, maka harus mengurus ulang lagi,” katanya. (mp03)

loading...
Click to comment
To Top