Amirul Terus Lobi Pemekaran Provinsi Kepton jadi Prioritas – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Amirul Terus Lobi Pemekaran Provinsi Kepton jadi Prioritas

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Upaya anggota DPR RI Amirul Tamim segera melakukan pembahasan terkait percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) terus dilakukan. Meski seperti yang diketahui, masih ada beberapa syarat yang belum dilengkapi pemerintah setempat.

Kemarin, mencoba memanfaatkan waktu, Amirul bertemu dan melakukan dialog bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Sekjen Kemendagri. Inti pembicaraan yang dilakukan sambil menunggu Raker antara Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan Komisi II adalah mengenai kelanjutan pembahasan agenda yang sebelumnya telah disepakati dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

“Dialognya menindaklanjuti kesepakatan bersama Dirjen Otoda terkait pemekaran daerah khususnya pembahasan dan tindaklanjut usulan daerah-daerah yang akan menjadi daerah persiapan dan prioritas untuk dapat dibahas tahun ini,” kata Amirul diruang pimpinan Komisi II DPR RI.

Nah, dalam kesempatan itu, Amirul meminta langsung kepada Mendagri Tjahjo Kumolo agar proses pemekaran Provinsi Kepton bisa menjadi prioritas dengan alasan pemekaran di Sulawesi Tenggara (Sultra) khususnya Kepton yang pada prinsipnya semangat dan wacana pembentukannya sudah lama diperjuangkan dengan nama Provinsi Buton Raya pada saat itu.

Namun, setelah ada kesepakatan, nama Provinsi Buton Raya kini telah berganti menjadi Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Dihadapan Mendagri, Amirul meminta agar pemekaran Provinsi Kepton dijadikan prioritas dan agar dimasukkan dalam pembahasan pertama ditahun ini.

“Setelah mendengar penjelasan saya, pada prinsipnya Mendagri mengapresiasi upaya pembentukan Kepton dan menilai Kepton sudah pantas mekar dari Sultra. Namun, Mendagri memberi catatan bahwa pemekaran daerah termasuk Kepton di dalamnya merupakan upaya bersama yang harus didukung oleh berbagai pihak termasuk dukungan DPR RI,” ungkap mantan Walikota Baubau dua periode ini.

[NEXT-FAJAR]

Untuk diketahui, dalam rapat dengar pendapat (RPD) antara Komisi II dan Kemendagri yang diwakili oleh Dirjen Otoda Kemendagri pada Jum’at (9/10) lalu telah disepakati bahwa 85 usulan pemekaran daerah yang didalamnya tergabung kelompok 65 dan kelompok 22 ditambah dengan Kota Raha yang sebelumnya masuk dalam kelompok 19 bersama dengan tiga kabupaten DOB (Buton Tengah, Buton Selatan dan Muna Barat) agar disepakati menjadi usulan prioritas untuk dibahas.

Dalam kesempatan RDP bersama Dirjen Otoda tersebut, dimasukkannya Kota Raha merupakan permintaan khusus yang langsung disampaikan Amirul Tamim untuk menjadi prioritas bersama dengan kelompok 85. Usulan tersebut kemudian dimasukkan dalam kesimpulan RDP Komisi II dan Kemendagri untuk selanjutnya ditindaklanjuti. (hrm)

Click to comment
To Top