Ketahuan Ikut Kampanye, PNS Bisa Dipecat – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Ketahuan Ikut Kampanye, PNS Bisa Dipecat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tak henti-hentinya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengingatkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) di Surabaya untuk bersikap netral dalam gelaran pemilihan wali kota (pilwali). Jika melanggar, PNS bakal terancam sanksi berat.

“Sangat terang benderang aturannya bahwa PNS harus netral dalam pilkada. Sudah ada surat edarannya sejak Juli lalu,” ujar Yuddy. Imbauan itu dia ungkapkan di hadapan para pimpinan pemkot di balai kota setelah upacara peringatan Hari Jadi Ke-70 Provinsi Jawa Timur, Senin (12/10).

Menurutnya, ketentuan PNS untuk bersikap netral dalam pemilihan sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Isinya, PNS tidak boleh ikut kampanye, menjadi tim sukses, menggunakan pengaruh jabatannya untuk mengarahkan seorang kandidat, dan menggunakan aset pemerintah untuk kegiatan politik.

Bagi PNS yang terbukti melanggar, akan menerima konsekuensi hukuman mulai pencopotan dari jabatan struktural, penundaan promosi, hingga penundaan kenaikan gaji. Yang terberat adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Artinya, yang bersangkutan tidak mendapat hak dana pensiun.

Menurut Yuddy, aturan tersebut juga berlaku bagi pejabat pembina kepegawaian, yakni para menteri. Mereka tidak boleh cuti kampanye. Alasannya, menteri menjadi contoh langsung perkara netralitas PNS.

Sebelumnya, pemerintah pusat juga meneken MoU antara KemenPAN-RB, Kemendagri, panwaslu, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ketika itu, seluruh pihak bersepakat akan membentuk satuan tugas (satgas) pada Kamis mendatang (22/10). Satgas itu dipimpin langsung Menkopolhukam. (nir/c17/fat/hsn/JPG)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top