Apindo: Kalau Ekonomi Bagus, Naiknya Upah Juga Bisa Bagus – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Apindo: Kalau Ekonomi Bagus, Naiknya Upah Juga Bisa Bagus

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Formula baru untuk menetapkan upah buruh membuat kalangan pengusaha senang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, formula upah yang akan diumumkan Menko Perekonomian Kamis hari ini, sudah lama ditunggu pelaku usaha karena bakal memberi kepastian dalam penyusunan rencana bisnis.

Variabel pertumbuhan ekonomi, kata dia, sangat tepat dimasukkan dalam perhitungan. “Kalau ekonomi bagus, naiknya upah juga bisa bagus. Tapi kalau ekonomi lesu, mestinya pekerja juga tidak menuntut kenaikan terlalu tinggi,” ujarnya.

Namun, sikap berbeda ditunjukkan organisasi buruh. Presiden KSPI Said Iqbal secara tegas menolak formula upah dari pemerintah. Alasan Iqbal, formula upah akan menghilangkan unsur negosiasi tripartit dalam menentukan upah minimum di setiap daerah. Padahal, proses tersebut lah yang bisa memastikan unsur kesejahteraan pekerja bisa terpenuhi.

“Dari zaman Presiden Soeharto pun, penetapan gaji selalu ditetapkan melalui pertemuan stakeholder. Dan ini juga praktek umum bahkan di negara maju seperti di Jepang. Tapi, pemerintah Indonesia malah dengan kejamnya menghilangkan proses ini,” terangnya.

Dia menuduh, formula ini terlalu berpihak kepada pengusaha. Padahal, pengusaha sudah mendapatkan banyak fasilitas dari paket-paket kebijakan sebelumnya. Pembuatan formula dengan supervisi bank dunia dan Internasional Monetary Fund (IMF) pun dinilai hanya tedeng aling-aling untuk melancarkan niat tersebut.

“Kondisi seperti ini, pengusaha sangat dimanjakan. Memang kami setuju adanya pemudahan. Tapi, kenapa malah buruh diberi pil pahit seperti ini,” ungkapnya.

[NEXT-FAJAR]

Jika pun harus memakai formula, lanjut dia, pemerintah harus menetapkan dulu besaran gaji dasar secara nasional. Menurutnya, Indonesia masih kalah dengan negara-negara satu wilayah yang setara dari aspek ekonomi. Misalnya, Thailand dengan upah minimum Rp 3,4 juta, atau Filipina dengan upah minimum Rp 3,6 juta.

Memang, Indonesia masih ada di posisi tengah soal upah minimum. Sebut saja, Kamboja dan Vietnam yang upah minimumnya belum mencapai Rp 2 juta. Namun, Said menegaskan bahwa negara tersebut tak bisa dibuat perbandingan. “Kalau negara-negara tersebut kan negara yang baru berkembang secara ekonomi,” tegasnya.

Pihak KSPI diakui sudah melakukan survey terkait kehidupan sejahtera pada 2015. Dari 84 komponen hidup layak (KHL), Said menilai bahwa upah minimum di Indonesia harusnya mencapai Rp 3,7 juta.

“Kalau sekarang malah ada upah minimum masih di bawah Rp 2 juta. Tentukan dulu upah minimum baru bicara formula,”ungkapnya. (owi/bil/ham/JPG)

loading...
Click to comment
To Top