Dua Petinggi NasDem Dijerat KPK, Ini Saran La Ode Ida – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Dua Petinggi NasDem Dijerat KPK, Ini Saran La Ode Ida

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan senator di DPD RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Laode Ida pernah berharap Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) tidak akan lagi menjadi satu-satunya lembaga antirasuah yang garang dan menyeramkan bagi siapapun yang coba-coba menyalahgunakan kekuasaan di negeri ini.

Laode Ida lalu meralat kembali dukungannya untuk membentuk perwakilan KPK di daerah, sambil memperkuat peran kejaksaan dan kepolisian yang memang instrumennya ada di seluruh daerah di negeri ini.

“Apalagi ada aksi Kepala Bareskrim Mabes Polri, saat itu Budi Waseso, begitu terkesan kuat dan tampak tidak mengenal kompromi dan diangkatnya M Prasetyo sebagai Kepala Jaksa Agung RI, kian menambah optimisme saya, karena Prasetyo adalah politisi Partai NasDem yang sebelumnya pejabat di Kejagung yang tahu persis memberantas korupsi karena paham budaya kerja oknum yang biasa menyimpang sehingga bisa segera dihabisi,” kata Laode Ida, Jumat (16/10).

Selain itu lanjutnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pasti tidak akan pernah mentolerir koruptor dari parpolnya, apalagi dia sudah mapan sebagai pebisnis papan atas. “Namun optimisme saya itu hanya fatamorgana setelah dua petinggi NasDem (OC Caligis dan Rio P Capella) tersangka oleh KPK dalam kasus suap di jajaran kejaksaan. Sudah pasti kedua oknum itu memanfaatkan jabatan politik dengan Jaksa Agung yang juga dari NasDem,” ujar Ida.

Karena semuanya sudah terjadi, lalu Ida menyarankan tiga hal. Pertama, NasDem harus menggunakan kasus Rio P Capella dan OC Caligis ini untuk berbenah diri, membersihkan diri dari figur-figur kotor. “Surya Paloh harus berani melakukan gerakan itu. Jika tidak maka Surya Paloh pun akan dicurigai,” sarannya.

Kedua kata Ida, Jaksa Agung M Prasetyo harus klarifikasi kecurigaan banyak pihak tentang dimanfaatkannya Kejagung untuk transaksikan berbagai kasus korupsi besar termasuk rekening gendut. “Ketiga, dan ini harus jadi agenda bersama, perlunya revisi UU partai politik untuk memastikan adanya sanksi berat bagi kader parpol yang terlibat korupsi,” imbuhnya.  (fas/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top