Revisi UU KPK Ditunda, Pemerintah Fokus di Empat Agenda Ini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Revisi UU KPK Ditunda, Pemerintah Fokus di Empat Agenda Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pembahasan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK telah disepakati untuk diundur oleh Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Selanjutnya, pemerintah bersama Mahkamah Agung tengah menggodok empat poin dalam Undang-Undang KPK yang perlu direvisi untuk menguatkan komisi anti-rasuah itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pemerintah berkomitmen agar komisi antirasuah tetap kuat. “Tapi kita ingin membawa pendulum itu jangan ke kanan dan ke kiri, tapi di tengah-tengah yang berlaku universal,” kata Luhut saat menghadiri pelantikan tiga deputi KPK, Kamis (15/10).

Luhut menjelaskan, empat poin yang saat ini tengah digodok adalah soal kewenangan penghentian penyidikan (SP3), pengawas KPK, penyadapan, dan penyidik independen.

Terkait SP3, mantan kepala staf kepresidenan itu mengatakan bahwa penghentian penyidikan kasus erat kaitannya dengan masalah hak asasi manusia. “Masa kalau kamu sudah mati, kasusnya enggak distop? Dan itu berlaku di KPK Hong Kong,” ujarnya.

Luhut menambahkan, organisasi besar seperti KPK juga membutuhkan dewan pengawas. Nantinya, dewan pengawas itu akan dibentuk oleh pemerintah. Dewan pengawas pun harus diisi tokoh yang memang bersih. “Yang sudah selesai dengan dirinya,” jelasnya.

[NEXT-FAJAR]

Selain itu, pemerintah juga tengah menggodok aturan soal proses penyadapan di KPK. “Kalau KPK sudah memiliki prosedur yang benar, dan itu oleh pengawas pas dilihat sudah oke, kita akan jalan tidak ada masalah,” kata dia.

Terkait penyidik independen, Luhut menjelaskan bahwa dewan pengawas yang nantinya akan memverifikasi penyidik tersebut.  “Mestinya tidak asa masalah, tapi ini masih dalam diskusi awal yang kita bawa berlanjut sampai tahun depan,” pungkasnya. (put/jpg)

loading...
Click to comment
To Top