KPU-Panwaslu Selayar Darurat Anggaran – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

KPU-Panwaslu Selayar Darurat Anggaran

FAJAR.CO.ID, SELAYAR – Janji Pejabat sementara Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Syamsibar yang akan mencairkan anggaran tambahan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) setempat, diminta untuk tidak mengingkarinya. Sebab kedua lembaga ini sangatlah mengharapkan perhatian pemerintah, khususnya soal anggaran tersebut.

Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Karyadin mengaku, anggaran yang dimiliki saat ini untuk menjalankan tahapan, bisa dikatakan sudah habis. Dari Rp 9 miliar yang diberikan, lanjut Karyadin, itu hanya bertahan hingga September kemarin. Bahkan, tiga bulan sebelumnya Badan Adhoc KPU belum pernah dibayarkan gajinya.

“Kita harapnya seperti itu agar bisa dicairkan tambahannya. Apalagi, baru-baru ini Bupati sementara sudah datang, dan akan mengupayakan itu secepatnya bisa dicairkan. Sebab, ini sangat mendesak, kami sudah darurat anggaran,” keluh karyadin kepada FAJAR, Minggu 18 oktober.

 

[NEXT-FAJAR]

Menurut Karyadin, bupati sementara yakni Syasibar telah berjanji akan memasukkan permintaan anggarannya itu kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Pihaknya berharap, pemerintah setempat sedianya bisa mencairkan anggaran 70 persen dari usulan pertama. Dimana, pada pengusulan pertama KPU meminta Rp 19 miliar, belakangan hanya cair yakni Rp 9 miliar. “Paling tidak bisa cair 6 atau 7 miliar. Tahapan kedepan ini masih sangatlah banyak, belum lagi, debat atau pendistribusian surat suara dan sebagainya,”harapnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, Abd Kadir. Menurutnya, saat rombongan dari pemerintah kabupaten menyambangi kantornya, selasa 13 Oktober kemarin. Ia telah memberitahukan bahwa pihaknya beserta jajarannya ke bawah sangat ingin mensukseskan pilkada dengan baik dan damai. Namun, ada kendala utama yakni soal anggaran yang sudah habis. ” Anggaran kami sudah habis sejak bulan 9 lalu. Kami sangat ingin menjalankan amanah ini sesuia UU, tapi kita ingin perhatian pemerintah soal anggaran tersebut,” harapnya.

Belakangan ini kata dia, untuk menjalankan roda kepengawasan hanya menggunakan uang pribadi. Misalnya, lanjut Kadir, ada pertemuan di Bawaslu Sulsel. ” Kita mau pakai apa lagi. Misalnya ada undangan untuk hadir di provinsi, baik karena ada Bawaslu pusat atau ada pembahasan yang urgent,” katanya.

 

[NEXT-FAJAR]

Ia menambahkan, dalam pengajuan pada pembahasan APBD Perubahan ini, pihaknya hanya mengajukan Rp 1.8 miliar dengan tugas sampai desember mendatang. ” Itu tidak lagi bisa diganggu gugat. Bahkan, kami telah sampaikan kepada beliau (Syamsibar,red) agar janji itu bisa ditepati,” jelasnya.

Pejabat sementara Bupati kabupaten Kepulauan Selayar, Syamsibar, melalui Kabag Humas Pemda Ince Abdul rahman mengungkapkan, pemerintah akan mengupayakan persoalan anggaran kedua lembaga tersebut. Ini menyusul untuk suksesnya pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut. ” Ini akan diupayakan bisa realisasi secepatnya. Sebab ini hanya bisa masuk dalam APBD Perubahan,”singkatnya. (taq)

loading...
Click to comment
To Top