FSPBI Berunjuk Rasa, Ini Tuntutannya – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

FSPBI Berunjuk Rasa, Ini Tuntutannya

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Sekelompok buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) menuntut Pemerintah Kota Makassar menetapkan upah minimum kota (UMK) 2016 sebesar Rp3,8 juta. Jumlah itu meningkat sebesar 83,1 persen dari UMK 2015 sebesar Rp2,075 juta. Tuntutan itu disampaikan FSPBI dalam unjuk rasa mereka di Balaikota, Senin 19 Oktober.

Selain tuntutan kenaikan UMK, FSPBI juga meminta penghapusan sistem politik upah murah untuk mewujudkan upah layak nasional, pencabutan peraturan pemerintah tentang pengupahan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

Tuntutan tersebut bukan tanpa alasan. Koordinator aksi FSPBI, Sri Wanda menilai karut marutnya sistem pengupahan yang berlaku selama ini, mulai dari mekanisme penetapan item kebutuhan hidup layak (KHL), penegakan hukum dan keberpihakan pemerintah pada pengusaha.

Dia menuturkan, penetapan upah masih menggunakan skema politik upah murah selama ini. Pemerintah menetapkan kebijakan yang dimulai dengan penetapan jenis tanpa melibatkan unsur buruh, sehingga KHL yang ditetapkan tersebut tidak mencerminkan keperluan para pekerja.

 

[NEXT-FAJAR]

Padahal item KHL yang digunakan dewan pengupahan guna melakukan survei, tapi dampaknya tidak sesuai dengan KHL buruh. “Contohnya, survei KHL itu tidak memasukkan kebutuhan buruh untuk sosialisasi dengan lingkungan, kebutuhan berserikat dan kebutuhan kepemelikan rumah dan kebutuhan lainnya,” ujar Wanda di sela-sela demonstrasi di Balaikota.

Wanda mempersoalkan penegakan regulasi ketenagakerjaan di bidang pengupahan, sebab jangankan kewajiban pengusaha untuk membuat skala dan struktur upah, membayar upah sesuai upah minimum saja sulit terlaksana.

Parahnya, persoalan tersebut lumrah terjadi, sementara pemerintah hanya mendiamkan saja alias tidak pernah menindaki pengusaha yang nakal itu. “Padahal jelas, membayar upah di bawah upaha minimum merupakan tindakan pidana kejahatan yang diancam pidana kurungan dan denda,” pungkasnya. (rilis)

 

loading...
Click to comment
To Top