Daya Beli Masyarakat Lemah, Dibutuhkan Terobosan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Daya Beli Masyarakat Lemah, Dibutuhkan Terobosan

JAKARTA – Kinerja sektor ekonomi selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai jauh dari harapan masyarakat. Janji-janji di bidang ekonomi sebagian besar tidak terwujud, karena itu diperlukan terobosan-terobosan penting bidang ekonomi yang mampu memperkuat daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi saat ini.

Direktur Eksekutif Kekal Berdikari, Jan Prince Permata menyampaikan hal itu di Jakarta, Selasa (20/10) terkait satu tahun kinerja ekonomi Jokowi-JK.

“Pertumbuhan ekonomi saat ini tak sesuai dengan janji Jokowi, belum lagi target pajak dan penerimaan pendapatan negara yang tidak tercapai sesuai targetnya,” kata Jan.

Menurut Jan, tahun ini pemerintah menargetkan ekonomi bisa tumbuh 5,8 persen dan ditargetkan bertahap naik menjadi 7,8 persen di tahun 2018. Namun faktanya hingga kuartal kedua tahun 2015 pertumbuhan hanya 4,6 persen.

“Pertumbuhan kita malah melambat dari periode yang sama tahun lalu yaitu 5,12 persen,” kata Jan.

Selanjutnya, realisasi penerimaan pajak, hingga 30 September 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp686,274 triliun yang masih jauh sekali dari target penerimaan pajak yang ditetapkan APBN-P 2015 sebesar Rp1.294,258 triliun.

“Ini menunjukkan realisasi penerimaan negara tak memuaskan. Konsekuensinya belanja negara untuk mendorong pembangunan bagi kesejahteraan rakyat tidak optimal,” ujarnya.

Di sisi lain, kinerja ekspor juga kurang memuaskan. “Ekspor komoditi kita turun memang salah satunya dipengaruhi perlambatan ekonomi dunia, namun pemerintah semestinya mencari alternatif pasar komoditi andalan kita di sejumlah negara yang ekonominya masih bagus. Ini semestinya juga bisa memanfaatkan momentum depresiasi rupiah yang cukup dalam terjerembab,” kata Magister Ilmu Ekonomi IPB ini.

[NEXT-FAJAR]

Di lain pihak, Jan melanjutkan, naiknya angka pengangguran dan bertambahnya jumlah penduduk miskin semakin menambah kesenjangan.

“Gini ratio kita yang mencapai 0.42 saat ini adalah yang tertinggi sejak Republik berdiri. Ini menambah beban perekonomian,” kata mantan jurnalis ini.

Jan menjelaskan jumlah penduduk miskin di perdesaan  bulan September tahun ini  mencapai 17,94  juta orang, naik sebanyak 0,57 juta dari periode yang sama di tahun lalu.  Begitu juga di perkotaan, jumlah penduduk miskin mencapai 10,65 juta, naik sebanyak 0,29 juta dari tahun lalu.

“Sementara tingkat pengangguran pada semester pertama tahun ini 7,5 persen meningkat dari 7,1 persen pada periode yang sama tahun lalu,” jelasnya.

Lantas apa yang mesti dilakukan pemerintah ke depan? Jan menyarankan pemerintah agar bisa menyiapkan program-program yang menyentuh langsung urat nadi ekonomi rakyat alias program pro rakyat. Program-program itu antara lain, program bantuan tunai, pemberian subsidi langsung dan memperkuat sektor pembiayaan UMKM.

“Ini bisa menahan daya beli penduduk miskin dan hampir miskin, sembari pemerintah menyiapkan upaya-upaya jangka menengah dan panjang,” kata Jan.

Menurut Jan, upaya-upaya ekonomi tersebut bisa dilakukan antara lain, pertama, mendorong peningkatan akses masyarakat miskin terhadap sumber‐sumber pertumbuhan ekonomi; Kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap penddikan dan kesehatan yang berkualitas; dan ketiga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan kelompok miskin.

“Akses masyarakat miskin kepada kepemilikan tanah dan layanan keuangan perbankan perlu diperluas. Saya menyarankan agar program reforma agraria dan program inklusi keuangan digencarkan pemerintah,” ujarnya.

Jan menjelaskan ke depan pemerintah juga penting mengarahkan program‐program yang maksimal mengoptimalkan sumberdaya domestik.

“Ketergantungan kita terhadap luar negeri yang sangat tinggi harus dikurangi secara bertahap. Saya kira waktu bagi pemeritahan Jokowi dan tim ekonominya masih ada, kita tuggu terobosan-terobosan penting bidang ekonomi itu,” kata dia.(fri/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top