SMP di Semarang Kena Tol Semarang-Batang – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

SMP di Semarang Kena Tol Semarang-Batang

SEMARANG, RAJA – Pembebasan lahan untuk Jalan Tol Trans Jawa jalur Semarang-Batang ditagetkan selesai pada tahun 2016 mendatang. Di antara lahan itu, salah satunya adalah bangunan gedung salah satu SMP di Ngaliyan, Kota Semarang.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) ruas tol Semarang-Batang, Prasetyo Utomo, mengatakan, tim dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Semarang sedang gencar melakukan sosialisasi kepada warga terkena dampak jalan bebas hambatan.

“Masih sosialisasi. Yang pasti targetnya selesai tahun 2016,” ujar Prasetyo belum lama ini.

Ia mengatakan, tim terpaksa mengukur kembali lahan warga, untuk memastikan siapa saja warga yang terkena dampak, serta mendapat ukuran yang jelas. Setelah itu, baru dilakukan penilaian oleh tim appraisal.

Jalur tol Semarang-Batang itu akan memakan lahan di Kota Semarang sepanjang 11 km, yang meliputi dua kecamatan, yaitu Semarang Barat dan Ngaliyan.

Semarang Barat hanya di Kelurahan Kembang Arum, sementara Kecamatan Ngaliyan meliputi Kelurahan Ngaliyan, Tambak Aji, Purwoyoso, Banban Kerep, Beringin, Podorejo, Wonosati dan Gondoriyo.

Ia meminta kepada warga yang terkena dampak tol untuk tidak mengungkit permasalahan lalu. Lahan milik warga sebenarnya telah diukur, namun tidak jelas pembayarannya.

“Kami hanya menjalankan tugas. Mohon jangan diungkit, siapa yang salah dan yang benar,” ujarnya.

Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, Wibowo Suharto dalam kesempatan yang sama menambahkan, sosialisasi pada warga digelar menindaklanjuti pembaruan yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Semula lahan yang tercatat terkena imbas tol sebanyak 2.399 bidang. Namun data itu merupakan data saat wacana pembebasan itu belum bisa digulirkan.

“Itu data empat tahun lalu. Kita sekarang data ulang, barangkali ada perubahan. Kita juga belum tahu hasilnya,” timpalnya.

Gedung SMP Direlokasi

Salah satu sekolah di Kota Semarang bakal direlokasi yakni sebuah gedung SMP yang berada di Kelurahan Ngaliyan, karena terkena dampak pembangunan tol Semarang-Batang. Hal itu akan terjadi jika hasil analisa dampak pembangunan jalan tol tersebut terhadap lingkungan buruk sehingga instansi yang berada di sekitar tol akan dilakukan relokasi.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan, sebagian lahan dan bangunan SMP itu terkena dampak dari pembangunan tol tersebut. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wahid Nurmiyanto, sangat memungkinkan keberadaan sekolah tersebut akan dilakukan relokasi.

“Analisi dampak pembangunan tentu pasti dilakukan. Kalau nanti kajian analisa itu menunjukkan tol mengganggu sekolah maka alternatifnya bisa dipindah. Namun kita berharap jangan jauh dari situ, karena ini merupakan fasilitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar,” kata Wahid, Senin (19/10).

Meski hanya sebagian yang terkena pembangun, namun dampak yang ditimbulkan terhadap pembelajaran di sekolah tersebut pasti ada. Keberadaan sekolah yang berada persis di pinggir jalan tol dikhawatirkan mengganggu pembelajaran.

“SMP ini satu-satunya sekolah menengah yang ada di Kecamatan Ngaliyan dan melayani warga sekitar Ngaliyan, sebagian Kelurahan Purwoyoso sebagian Kelurahan Beringin. Kalau itu lokasinya dipindah dan jauh dari lokasi masyarakat yang memerlukan, tentunya pelayanan kepada masyarakat akan terganggu,” kata wakil rakyat yang juga Ketua Komite SMP tersebut.

Terkait pembangunan jalan tol yang sudah beberapa kali dilakukan sosialisasi dan pengukuran.

Di Kabupaten Batang, proses pembebasan lahan tol hingga saat ini juga terus berjalan, bahkan dari kebutuhan lahan sekitar 268,192 hektar, sudah dibebaskan seluas 103 hektar. Lahan tersebut terdiri dari 95 hektar lahan milik PTPN, 4 hektar di Desa Pasekaran dan 4 hektar di Desa Cepagan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Adbul Aziz SH MKn, menjelaskan, pihaknya hingga saat ini terus koordinasi dengan tim satker dari PU terkait pembebasan lahan tol. “Lahan tol di Batang membutuhkan lahan seluas 268,192 hektar dan panjangnya 49,150 km. Dari luas lahan tersebut, ada 32 desa yang terletak di 7 kecamatan,” jelas Aziz.

Dikatakannya, pihaknya juga sudah membuat skal prioritas data, jika nantinya tidak ada klaim dari masyarakat, maka akan dilakukan musyawarah harga. Akan tetapi, sebelumnya pihak Kantor Pertanahan sudah memiliki dokumen appraisal, sehingga sudah ada patokan harga untuk lahan milik masyarakat tersebut.

Aziz menegaskan bahwa setelah musyawarah, maka tidak ada lagi proses tawar menawar harga. Sehingga jika memang masyarakat pemilik lahan tidak menerima harga yang ditetapkan, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun begitu, harga yang sudah ditetapkan tersebut berdasarkan dari penafsiran harga oleh tim penilai independen yang kemudian disampaikan ke BPN untuk dilakukan musyawarah.

Pembangunan jalan tol sendiri ada dua sesi, sesi pertama adalah tol Pemalang-Batang dan sesi kedua adalah Batang-Semarang. Target pembebasan lahan sendiri adalah awal Desember 2015, namun hal itu selesai secara teknis, karena setelah ada kesepakatan harga ada prosedur yang harus dilakukan, salah satunya adalah proses administrasi.

“Secara teknis, pembebasan lahan ditarget selesai bulan Desember tahun ini. Harga yang diberikan juga merupakan tafsiran yang dilakukan oleh tim independen berdasarkan appraisal,” katanya.

Diharapkan, antara satker dan BPN bisa terus meningkatkan koordinasi untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Setelah proses fisik selesai dilakukan BPN, kemudian langsung dilakukan pembayaran oleh satker. Karena dalam aturan yang ada, pembayaran dilaksanakan paling lama satu minggu setelah kesepakatan.

Selain itu, diharapkan kepada masyarakat agar tidak ragu untuk menerima pembayaran yang dilakukan pemerintah, karena harganya sudah sesuai dengan appraisal. Ketika ada petugas yang melakukan pengukuran, masyarakat diharap ikut untuk bisa menunjukkan apa yang dimilikinya di lahan tersebut.

“Harga yang diberikan relatif tinggi, masyarakat tidak perlu ragu. Kami juga berharap forkopimda bisa ikut monitor pembebasan lahan ini, jika ada kekeliruan langsung tegur. Masyarakat juga bisa mengajukan musyawarah ulang jika belum sepakat dengan harga, namun hal itu tidak merubah harga yang diberikan,” tandas Aziz. (otg-dbs)

SEMARANG, RAJA – Pembebasan lahan untuk Jalan Tol Trans Jawa jalur Semarang-Batang ditagetkan selesai pada tahun 2016 mendatang. Di antara lahan itu, salah satunya adalah bangunan gedung salah satu SMP di Ngaliyan, Kota Semarang.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) ruas tol Semarang-Batang, Prasetyo Utomo, mengatakan, tim dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Semarang sedang gencar melakukan sosialisasi kepada warga terkena dampak jalan bebas hambatan.
“Masih sosialisasi. Yang pasti targetnya selesai tahun 2016,” ujar Prasetyo belum lama ini.
Ia mengatakan, tim terpaksa mengukur kembali lahan warga, untuk memastikan siapa saja warga yang terkena dampak, serta mendapat ukuran yang jelas. Setelah itu, baru dilakukan penilaian oleh tim appraisal.
Jalur tol Semarang-Batang itu akan memakan lahan di Kota Semarang sepanjang 11 km, yang meliputi dua kecamatan, yaitu Semarang Barat dan Ngaliyan.
Semarang Barat hanya di Kelurahan Kembang Arum, sementara Kecamatan Ngaliyan meliputi Kelurahan Ngaliyan, Tambak Aji, Purwoyoso, Banban Kerep, Beringin, Podorejo, Wonosati dan Gondoriyo.
Ia meminta kepada warga yang terkena dampak tol untuk tidak mengungkit permasalahan lalu. Lahan milik warga sebenarnya telah diukur, namun tidak jelas pembayarannya.
“Kami hanya menjalankan tugas. Mohon jangan diungkit, siapa yang salah dan yang benar,” ujarnya.
Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, Wibowo Suharto dalam kesempatan yang sama menambahkan, sosialisasi pada warga digelar menindaklanjuti pembaruan yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Semula lahan yang tercatat terkena imbas tol sebanyak 2.399 bidang. Namun data itu merupakan data saat wacana pembebasan itu belum bisa digulirkan.
“Itu data empat tahun lalu. Kita sekarang data ulang, barangkali ada perubahan. Kita juga belum tahu hasilnya,” timpalnya.

Gedung SMP Direlokasi

Salah satu sekolah di Kota Semarang bakal direlokasi yakni sebuah gedung SMP yang berada di Kelurahan Ngaliyan, karena terkena dampak pembangunan tol Semarang-Batang. Hal itu akan terjadi jika hasil analisa dampak pembangunan jalan tol tersebut terhadap lingkungan buruk sehingga instansi yang berada di sekitar tol akan dilakukan relokasi.
Dari hasil pengukuran yang dilakukan, sebagian lahan dan bangunan SMP itu terkena dampak dari pembangunan tol tersebut. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wahid Nurmiyanto, sangat memungkinkan keberadaan sekolah tersebut akan dilakukan relokasi.
“Analisi dampak pembangunan tentu pasti dilakukan. Kalau nanti kajian analisa itu menunjukkan tol mengganggu sekolah maka alternatifnya bisa dipindah. Namun kita berharap jangan jauh dari situ, karena ini merupakan fasilitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar,” kata Wahid, Senin (19/10).
Meski hanya sebagian yang terkena pembangun, namun dampak yang ditimbulkan terhadap pembelajaran di sekolah tersebut pasti ada. Keberadaan sekolah yang berada persis di pinggir jalan tol dikhawatirkan mengganggu pembelajaran.
“SMP ini satu-satunya sekolah menengah yang ada di Kecamatan Ngaliyan dan melayani warga sekitar Ngaliyan, sebagian Kelurahan Purwoyoso sebagian Kelurahan Beringin. Kalau itu lokasinya dipindah dan jauh dari lokasi masyarakat yang memerlukan, tentunya pelayanan kepada masyarakat akan terganggu,” kata wakil rakyat yang juga Ketua Komite SMP tersebut.
Terkait pembangunan jalan tol yang sudah beberapa kali dilakukan sosialisasi dan pengukuran.
Di Kabupaten Batang, proses pembebasan lahan tol hingga saat ini juga terus berjalan, bahkan dari kebutuhan lahan sekitar 268,192 hektar, sudah dibebaskan seluas 103 hektar. Lahan tersebut terdiri dari 95 hektar lahan milik PTPN, 4 hektar di Desa Pasekaran dan 4 hektar di Desa Cepagan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Adbul Aziz SH MKn, menjelaskan, pihaknya hingga saat ini terus koordinasi dengan tim satker dari PU terkait pembebasan lahan tol. “Lahan tol di Batang membutuhkan lahan seluas 268,192 hektar dan panjangnya 49,150 km. Dari luas lahan tersebut, ada 32 desa yang terletak di 7 kecamatan,” jelas Aziz.
Dikatakannya, pihaknya juga sudah membuat skal prioritas data, jika nantinya tidak ada klaim dari masyarakat, maka akan dilakukan musyawarah harga. Akan tetapi, sebelumnya pihak Kantor Pertanahan sudah memiliki dokumen appraisal, sehingga sudah ada patokan harga untuk lahan milik masyarakat tersebut.
Aziz menegaskan bahwa setelah musyawarah, maka tidak ada lagi proses tawar menawar harga. Sehingga jika memang masyarakat pemilik lahan tidak menerima harga yang ditetapkan, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun begitu, harga yang sudah ditetapkan tersebut berdasarkan dari penafsiran harga oleh tim penilai independen yang kemudian disampaikan ke BPN untuk dilakukan musyawarah.
Pembangunan jalan tol sendiri ada dua sesi, sesi pertama adalah tol Pemalang-Batang dan sesi kedua adalah Batang-Semarang. Target pembebasan lahan sendiri adalah awal Desember 2015, namun hal itu selesai secara teknis, karena setelah ada kesepakatan harga ada prosedur yang harus dilakukan, salah satunya adalah proses administrasi.
“Secara teknis, pembebasan lahan ditarget selesai bulan Desember tahun ini. Harga yang diberikan juga merupakan tafsiran yang dilakukan oleh tim independen berdasarkan appraisal,” katanya.
Diharapkan, antara satker dan BPN bisa terus meningkatkan koordinasi untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Setelah proses fisik selesai dilakukan BPN, kemudian langsung dilakukan pembayaran oleh satker. Karena dalam aturan yang ada, pembayaran dilaksanakan paling lama satu minggu setelah kesepakatan.
Selain itu, diharapkan kepada masyarakat agar tidak ragu untuk menerima pembayaran yang dilakukan pemerintah, karena harganya sudah sesuai dengan appraisal. Ketika ada petugas yang melakukan pengukuran, masyarakat diharap ikut untuk bisa menunjukkan apa yang dimilikinya di lahan tersebut.
“Harga yang diberikan relatif tinggi, masyarakat tidak perlu ragu. Kami juga berharap forkopimda bisa ikut monitor pembebasan lahan ini, jika ada kekeliruan langsung tegur. Masyarakat juga bisa mengajukan musyawarah ulang jika belum sepakat dengan harga, namun hal itu tidak merubah harga yang diberikan,” tandas Aziz. (otg-dbs)

loading...
Click to comment
To Top