BPKD Wajo Luncurkan Dua Program Inovatif – FAJAR.co.id
Ragam

BPKD Wajo Luncurkan Dua Program Inovatif

FAJAR.CO.ID, SENGKANG — Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wajo meluncurkan dua program inovatif. Kedua program inovatif tersebut masing-masing Layanan Mobile Sikuda dan Pengelolaan Gaji Secara Online.

Layanan Si Kuda ini untuk mengawal penyaluran dana desa. Layanan ini sekaligus menjadi pendamping bagi kepala desa serta tempat konsultasi dan belajar bagi kepala desa dalam pengelolaan keuangan dengan baik.

“Kami langsung turun ke desa memantau dan melakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa melalui Layanan Mobile si Kuda ini. Makanya, kami tidak lagi membentuk tim pendamping dari lembaga luar dalam mengawal penyaluran dana desa,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wajo, Armayani.

Menurutnya, salah satu pertimbangan Wajo tidak merekrut tenaga pendamping desa dari lembaga luar, mengingat biaya operasional yang cukup besar. Sehingga, kata dia, Pemkab memilih untuk mengoptimalkan melalui pembentukan tim yang dikoordinir Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah.

“Layanan Mobile Si Kuda ini telah bekerja mulai Juli lalu dan sudah melakukan pendampingan secara langsung ke desa,” imbuhnya.

Sementara untuk program Pengelolaan gaji secara online diterapkan mengingat ada SKPD atau satuan kerja yang jaraknya cukup jauh dari ibu kota Kabupaten. Pengelolaan gaji butuh beberapa kali kunjungan ke BPKD untuk penerbitan SP2D gaji dan sering ada keterlambatan pengajuan SPM gaji ke BPKD bendahara sehingga layana ini diluncurkan untuk memberikan kemudahan bagi SKPD dan satuan kerja dalam pengurus gaji. “Dengan adanya program inovatif pengelolaan gaji secara online maka bendahara mencetak daftar gaji PNS di kantor masing-masing melalui jaringan interrnet yang terkoneksi dengan server data base gaji PNS yang ada di bidang perbendaharaan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Armayani

Selain itu, lanjut Armayani, kunjungan pengelola gaji SKPD atau satuan kerja ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam rangkah pengelolaan gaji dapat berkurang begitu juga biaya yang dikeluarkan bendahara bisa di minimalisir. “Rencana kedepan pengeloalaan belanja secara keseluruhan baik gaji maupun belanja langsung berupa kegiatan, proses pengajuan SPM-nya akan dilakukan juga secara online,” ujar Armayani. (advetorial)

To Top