Ada Mafia Tanah di BPN Kendari? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Ada Mafia Tanah di BPN Kendari?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kasus sengketa tanah yang terjadi antara pihak Suhermin Musairoh dan Lamba Tjanne, Cs tak kunjung tuntas. Padahal, segala upaya hukum yang dilakukan telah memenangkan pihak Suhermin Musairoh sebagai pemilik sah tanah seluas 30.000 M2 (3 hektar) yang terletak didaerah Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) atau tepatnya dibelakang Citra Land.

Kemenangan Suhermin juga telah diperkuat dengan hasil putusan atas gugatan yang dilakukan yang awalnya perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Kendari pada 11 November 2005 dengan nomor register No 56/Pdt.G/2005/PN.Kdi.

Dalam perjalanannya, perkara tersebut dimenangkan oleh Suhermin berdasarkan hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) di PN Kendari tanggal 16 Mei 2005 No: 56/Pdt.G/2005/PN.Kdi. Selanjutnya di PT Sultra tanggal 29 agustus 2007 No: 14/Pdt/2007/PT.Sultra. Gugatan tersebut selanjutnya berlanjut ke Mahkamah Agung (MA), namun hasilnya juga memenangkan Suhermin sebagai pemilik dengan dengan putusan No: 1963.K/Pdt/2008 tertanggal 17 Februari 2009.

“Perkara tersebut telah inkrach sampai pada putusan kasasi,”jelas LM Bariun SH, MH selaku kuasa hukum Suhermin saat ditemui di Jakarta akhir pekan kemarin.

Nah, atas putusan tersebut, tertanggal 25 November 2010 Suhermin selaku penggugat dan yang memenangkan perkara telah mengajukan permohonan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Berita acara eksekusi baru turun pada tanggal 24 April 2014 dan telah dilaksanakan pengosongan tanah tersebut oleh Pengadilan Negeri Kendari dengan No: 56/B.A/Pdt.Eks/2014/PN.Kdi.

Yang menjadi persoalan saat ini adalah, ketika dalam proses gugatan tengah berlangsung, BPN Kendari yang dipimpin oleh Asmain telah mengeluarkan sertifikat atas tanah tersebut dengan hak milik Lamba Tjanne dengan No 03875 tahun 2013. Sementara sertifikat asli milik Suhermin No 01779 tahun 2008.

[NEXT-FAJAR]

“Waktu kita mau eksekusi ternyata sudah ada sertifikat baru atas nama Lamba Tjanee. Parahnya lagi, setelah kita usut, tanah tersebut juga sudah dijual seharga Rp 12 Miliar kepada Yono Sucipto yang saat itu tidak tahu kalau tanah yang dibelinya lagi bermasalah,” paparnya.

Tidak terima, pihak Suhermin selanjutnya melaporkan Lamba Tjanne ke pihak Polda Sultra atas dugaan pemalsuan surat-surat sertifikat tanah. Indikasi tersebut diduga ada kerjasama antara Lamba Tjanne, BPN Kota Kendari, Camat dan Lurah setempat. Atas laporan tersebut, Lamba Tjanne terbukti bersalah dan kini sudah menyandang status sebagai tersangka di Polda Sultra.

Kantor Wilayah Agraria yang mendengar persoalan ini kemudian memanggil pihak BPN Kota Kendari, Lamba Tjanee (ketika belum ditahan), Yono Sucipto dan Suhermin untuk meminta keterangan. Dan kesimpulan pertemuan itu, membatalkan sertifikat milik Lamba Tjanne.

Lebih lanjut, terkait dengan pembatalan sertifikat tersebut, menurut Kanwil Agraria Sultra harus ada persetujuan dari BPN Pusat. Surat permohonan pembatalan sertifikat milik Lamba Tjanne pun sudah dilayangkan ke BPN Pusat dengan No: 408/19-74/V/2015, namun sampai saat ini belum ada surat balasan.

“Kata Kanwil Agraria Sultra tunggu persetujuan pusat pada Februari 2015. Sekarang sudah bulan 10 kok belum turun-turun. Anehnya, tidak ada dalam ketentuan membatalkan itu (sertifikat) harus menunggu persetujuan pusat, karena itu kewenangan penuh BPN Kota Kendari,” tukas Bariun.

[NEXT-FAJAR]

Masih kata Bariun, setelah pihaknya menyelidiki, diduga kepala BPN Kendari Asmain melakukan permainan bersama dengan koleganya yang berada di BPN Pusat untuk mengganjal agar surat pembatalan sertifikat Lamba Tjanne tidak diterbitkan. Pihaknya pun menduga adanya gratifikasi dalam kasus tersebut.

“Ini ada indikasi gratifikasi atas apa yang dilakukan Asmain. Dan saya juga meminta kepada Polda Sultra untuk memproses Asmain atas dugaan menerbitkan sertifikat palsu,”tegasnya. “Jangan Cuma Lamba Tjanne saja yang diproses, karena Lamba Tjanee hanya memohon, yang menerbitkan Asmain,” sambungnya.

Bariun pun meminta kepada pihak BPN Pusat untuk segera merespon persoalan ini dan menerbitkan surat pembatalan sertifikat yang dimiliki oleh Lamba Tjanne berdasarkan keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top