Bangunan Lumbung Pangan di Kudus Mangkrak – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Bangunan Lumbung Pangan di Kudus Mangkrak

KUDUS – Sebanyak 19 bangunan yang diperuntukan untuk lumbung pangan, hingga kini sebagian belum bisa difungsikan alias mangkrak. Salah satu kendalanya, bangunan berukuran 6 x 4 meter terbuat dari tembok dengan atap seng itu, belum terpasang jaringan listrik. Selain itu, dari tingkat pengamanannya, karena penempatan lokasi lumbung pangan yang rata-rata berada di atas lahan sawah tanah bondo deso, milik desa yang bersangkutan, yang ada diantaranya jauh dari pemukiman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Rakyat Jateng, ke-19 lumbung pangan yang pengadaannya oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus itu, tersebar di hampir semua kecamatan di Kudus, kecuali Dawe. Untuk yang di Kecamatan Jati, lumbung pangan tersebut berada di Desa Megawon, Tanjungkarang, dan Pasuruhan Kidul. Kecamatan Undaan di Desa Lambangan, Medini, Sambung. Kecamatan Mejobo di Desa Kirig, Temulus, dan Gulan tepus. Kecamatan Jekulo di Desa Terban, Gondoharum dan Bulung cangkring, sedangkan untuk Kecamatan Kaliwungu, di Desa Papringan dan Getas Rabi. Total biaya yang dihabiskan dalam membangun 19 lumbung sekitar Rp 3,5miliar.
Belum diketahui dasar yang menjadi pertimbangan pemilihan tempat pengadaan lumbung pangan tersebut, sebab ada diantara desa yang ketempatan bukan desa sentra penghasil padi. Mengenai belum berfungsinya lumbung pangan itu, pernah ditanyakan oleh salah satu fraksi DPRD Kudus, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Jawaban dari eksekutif, akan dikoordinasikan dengan SKPD yang terkait.
Usai diserahkan ke pemerintah desa, ke-19 lumbung pangan mengenai penggunaan diserahkan ke pihak desa. Lantaran sudah diserahkan ke desa, maka jika disewakan sekalipun ke para warga, hal tersebut diperbolehkan.
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Edy Suprayitno mengatakan, sewa bangunan ditujukan kepada petani juga dalam cara mengelolanya. Sebab dengan menyewa, maka perawatan bangunan juga ada biayanya. Selain itu, dengan model sewa, petani juga bakal lebih rapi dalam menyimpan hasil panen di gudang tersebut.
”Meski diperbolehkan karena sudah menjadi hak desa, namun kami meminta tarifnya juga wajar. Sebab kalau mahal bakal memberatkan petani. Dan kalau mahal, bisa-bisa tidak laku lumbung pangannya. Hal itu lebih buruk lagi mengingat kami membangun guna kebutuhan petani,” kata Edy. (sf)

To Top