Alhamdulillah… Pemekaran Provinsi Kepton Direstui – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Alhamdulillah… Pemekaran Provinsi Kepton Direstui

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Perwakilan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dari Komisi I yang membidangi masalah pemerintahan datang bertemu dengan Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman dan anggota Komisi II asal Sultra, Amirul Tamim. Rombongan Komisi I DPDR Sultra diantaranya, Gustam, Ruslimin Mahdi dan perwakilan anggota DPRD Sultra asal Dapil IV, Ikhsan Ismail dan Rasyid Syawal.

Kehadiran mereka tak lain adalah menindaklanjuti aspirasi masyarakat Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Dihadapan Ketua Komisi II, Bustam menjelaskan terkait kehadiran mereka. Menurutnya, tidak ada alasan bagi DPRD untuk tidak datang berkonsultasi ke DPR khususnya Komisi II.

Dalam kesempatan itu, Bustam menyerahkan keputusan DPRD tertanggal 15 September yang berisi tentang tiga diktum  terkait dengan hasil keputusan anggota DPRD Sultra. Pertama, DPRD Sultra menyetujui pembentukan DOB calon Provinsi Kepton dengan cakupan Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara dan Wakatobi.

“Diktum yang kedua adalah, persetujuan DPRD atas pembentukan ibukota Provinsi Kepton yang berkedudukan di Kota Baubau. Ketiga, persetujuan penyerahan lima kabupaten dan satu kota menjadi cakupakan DOB baru sebagaimana ada dalam diktum kesatu,” jelas Bustam Politikus asal Partai Gerindra ini.

Menurut Bustam, ada sejumlah alasan sehingga Provinsi Kepton layak untuk dimekarkan sebagai provinsi baru. Pertama, secara geografis memang berada di kawasan strategis di wilayah Indonesia Timur. Provinsi Kepton menjadi daerah transit sejak jaman dulu. Kedua, jarak antara daerah-daerah kepulauan untuk mencapai ibukota Sultra membutuhkan perjalanan yang cukup jauh. Begitu juga jarak antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Butam mencontohkan, Wakatobi yang berbatasan dengan Provinsi NTB membutuhkan perjalanan lama menuju Kendari selaku ibukota Provinsi Sultra.

Ketiga, Kepton memiliki situs sejarah dan budaya dunia yakni Keraton Kesultanan Buton dengan benteng terluas di dunia. Sedangkan Keempat, Kepton merupakan daerah yang dapat dimasukkan dalam suatu kawasan ekonomi khusus (KEK) dan strategis dengan keberadaan aspal Buton dan potensi SDA lainnya.

“Terlepas dari itu, pejuangan dan aspirasi pemekaran ini datangnya murni dari bawah (masyarakat). Sebagai bukti, kami yang berada di DPRD Sultra sudah berkali-kali didemo oleh masyarakat seolah-olah kami lah yang menghambat proses pemekaran ini. Padahal, kami tengah berjuang untuk bagaimana agar proses ini bisa cepat selesai. Makanya kami serahkan dulu ini keputusan DPRD Sultra ke Ketua Komisi II,” pungkasnya.

Lebih lanjut, secara admisitrasi pemekaran, untuk pembentukan DOB baru saat ini harus melihat pada UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 78/2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah harus ada empat hal yang dipenuhi. “Nah, untuk Provinsi Kepton, yang belum diserahkan adalah keputusan teknis dan strategis DPRD menyangkut berapa besaran dan hibah dari provinsi induk yakni Sultra kepada daerah pemekaran, penyerahan aset, dan dana pilkada pertama di daerah pemekaran,” jelasnya.

[NEXT-FAJAR]

Salah satu persyaratan yang tak kalah pentingnya adalah mengenai kajian akademik mengenai Provinsi Kepton. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, awalnya provinsi yang akan dimekarkan ini bernama Provinsi Buton Raya, namun karena ada perubahan menjadi Provinsi Kepton, maka diperlukan kajian akademik atas perubahan nama tersebut.

“Kekuarangan syarat empat tadi, persyaratan administasi untuk draf pemekaran, dan kajian akademik kita upayakan bisa selesai bersamaan dengan PP grand design yang selesai November 2015. Kita akan rapat lagi dengan pemerintah-pemerintah daerah terkait,” tandasnya.

Menanggapi penjelasan perwakilan dari anggota DPRD Sultra, Rambe Kamarulzaman menyatakan, pemekaran daerah di Provinsi Sultra memang sudah berlangsung lama. Bahkan, dalam kesempatan itu, Politisi asal Partai Golkar itu sempat menyinggung tiga daerah di Sultra yang direncakan akan dimekarkan yakni, Kota Raha, Kabupaten Kabaena, dan Provinsi Buton Raya yang kemudian berubah menjadi Provinsi Kepton.

Pada intinya, Rambe memberikan respon positif tentang pemekaran Provinsi Kepton. Masalah perubahan nama pun tidak dipersoalkan. Asalkan daerah yang diperjuangkan ini bisa mekar. Namun, demikian Rambe berpesan agar nama provinsi dari Sultra nantinya tidak menghilangkan nama Buton sebagai identitas daerah.

“Apakah Kepton atau Buton Raya intinya adalah nama Buton tidak boleh dihilangkan. Jangan hilang Butonnya itu. Saya dulu waktu Sekolah Rakyat (SR), kelas 3, Buton itu saya tahu, penghasil aspal. Buton itu memang kawasan ekenomi khusus. Tapi, saya menegaskan sebenarnya seperti ini yang benar (anggota DPRD yang datang), bukan malah panitia-panitia. Kedatangan bapak-bapak sudah tepat,” tegasnya.

Meski demikian, Rambe meminta kepada DPRD Sultra untuk segera melengkapi berkas admistrasi dan melakukan kajian akademik ulang terkait dengan pergantian nama dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang grand desain Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sedang disiapkan rancangan-nya oleh pemerintah. PP ini akan menggantikan PP Nomor 78/2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah.

Nah, terkait dengan hal itu, Komisi II dalam rapat dengar pendapat bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah diputuskan bahwa mengenai persoalan pemekaran ini, pemerintah harus mengeluarkan terlebih dahulu PP baru tersebut. Alasannya, DOB-DOB baru merupakan kewenangan presiden yang keputusan penetapannya disahkan oleh DPR.

” Dua PP ini mudahan-mudahan bisa selesai November ini dan langsung segera diundangkan. Yang di grand design itu ada pemekaran. Khusunya menyangkut DOB dan kebijakannya. Nanti (Kepulauan Buton) masuk di situ. Inilah yang akan menjadi pegangan kita,” tuturnya.

[NEXT-FAJAR]

Selain itu, dalam RPP yang akan dikeluarkan pemerintah pusat juga merupakan bagian dari penataan daerah. Penataan yang ditekankan adalah daerah yang sudah jadi atau dimekarkan nantinya jangan digabung. Daerah yang sudah dimekarkan harus ditata agar lebih baik lagi serta dapat mensejahterakan masyarakatnya. Olehnya itu, pada dasarnya Komisi II dan pemerintah pusat telah menegaskan bahwa pemekaran tidak boleh dihentikan.

“Kami di Komisi II sampaikan secara resmi ini, tidak ada moratorium. Tinggal nanti kita sejajarkan dengan perkembangan PP grand design. Yang namanya nanti namanya daerah persiapan, Nanti terkait pemekaran ini kita bentuk panja gabungan, Komisi II, DPD, dan pemerintah. Selama tiga tahun ini akan dievaluasi baru dia putus,” tandasnya.

Hal sedana dilontarkan Amirul Tamim. Menurutnya, dalam RPP grand design besar penataan daerah, hingga tahun 2025 provinsi di Indonesia idealnya memiliki 51 provinsi dari yang saat ini berjumlah 34. Jadi, berdasarkan grand design besar penataan daerah tersebut pemerintah berencana akan menambah 17 provinsi hingga tahun 2025.

“Tapi kita belum tahu untuk tahap pertama daerah mana saja dan berapa banyak yang akan dimekarkan itu kita belum tahu. Akan tetapi, posisi Kepulauan Buton secara geografis merupakan wilayah strategis. Apalagi kalau dilihat dari perspektif kawasan Asia Pasific,” singkatnya. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top