Perda Penataan Pasar dan Pendidikan Disosialisasikan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Perda Penataan Pasar dan Pendidikan Disosialisasikan

KAJEN, RAJA – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Daerah (Perda) Kab. Pekalongan di Aula lantai 3 Setda Kab. Pekalongan, belum lama ini. Hadir dalam kesempatan tersebut para narasumber dari BPMPTT, Disperindagkop dan Dindikbud Kab. Pekalongan.

Dalam laporannya, Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kab Pekalongan Listiyaningsih SH, selaku penyelenggara kegiatan mengungkapkan bahwa, tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kepatuhan aparat pemerintah/desa/kelurahan terhadap Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Sosialisasi yang diikuti oleh 323 orang dari unsur aparat pemerintah/desa/ kelurahan ini akan dilaksanakan selama 5 hari, yaitu dari tanggal 22, 26 s/d 29 Oktober 2015.

Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan, Dra. Mukaromah Syakoer, MM dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kabag. Hukum Setda, Endang Murdiningrum, SH menyampaikan bahwa Perda yang disosialisasikan adalah Perda Kab. Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern yang telah diubah dengan Perda Kab. Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015, dan Perda Kab. Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Perda Kab. Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015.

Ditegaskan Mukaromah bahwa Pemerintah merasa perlu menyikapi kondisi sosial ekonomi masyarakat dimana pertumbuhan toko modern semakin pesat dengan jarak yang semakin berdekatan mengakibatkan usaha kecil dan menengah milik masyarakat serta pasar tradisional menjadi sulit bersaing dan dapat menimbulkan sengketa. Dirinya berharap dengan adanya Perda Nomor 10 Tahun 2015, maka keberadaan pasar tradisional dan toko modern dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan sehingga pada akhirnya menunjang perekonomian nasional dan daerah.

Sedangkan terkait disahkanya Perda Nomor 5 Tahun 2015, Mukaromah berharap dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, non formal, maupun informal yang dilaksanakan dengan konsisten serta disesuaikan dengan keadaan kondisi sosio kultural agar siswa mengerti dan memahami materi ajar. “Untuk itu, guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Kab. Pekalongan membentuk Perda tentang penyelenggaraan pendidikan,” tegasnya. (pkl)

To Top