Forum Komunitas Lahirkan 22 Rekomendasi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

Forum Komunitas Lahirkan 22 Rekomendasi

FAJAR.CO.ID MAKASSAR— Pernas Aids V di Makassar sudah memasuki hari ke-dua. Forum komunitas pernas Aids V Makassar menghasilkan 22 rekomendasi yang didorong kepada pemerintah untuk menjadi kebijakan. Salah satunya mendesak Kementerian Sosial agar harus mengkaji ulang pencanangan program Indonesia Bebas Prostitusi 2019.
Alasannya,  fakta dan banyak hasil studi menunjukkan ‎ jika penutupan lokalisasi akan semakin meningkatkan risiko penularan Infeksi Menular Seks (IMS) dan HIV. Salah seorang peserta pernas dari komunitas bernama Aldo mengaku rencana kebijakan tersebut membuatnya resah, apalagi Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah juga pekerjaan.
Bahkan, kata dia, itu merupakan langkah yang tidak bagus dalam penanggulangan HIV/Aids di Indonesia.
Rekomendasi lain adalah mendorong kementerian agar ada regulasi yang berpihak kepada kelompok populasi kunci, seperti; mencabut perda yang mengkriminalkan populasi kunci dan meminta kepada aparat penegak hukum dan peraturan daerah agar menghentikan segala bentuk praktik penganiayaan terhadap pengguna Napza, pekerja seks, waria dan Lelaki Suka Lelaki.
Selanjutnya, memastikan kementerian dalam negeri agar segera membuat regulasi yang memudahkan populasi kunci untuk dapat mengakses jaminan kesehatan nasional, termasuk bagi populasi kunci tanpa kartu atau dokumen identitas seperti KTP. Serta, mendorong DPR agar bisa membuat regulasi. Khusus pembentukan lokalisasi untuk pekerja sekolah dalam upaya membantu penanggulangan IMS dan HIV.
Sekretaris KPA Nasional, Kemal Siregar mengatakan pihak sengaja memberi ruang kepada populasi kunci untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab, kata dia, yang butuh pencegahan adalah mereka yang rentang dan pengobatan juga adalah mereka yang terinfeksi. Sehingga, lanjutnya yang tau aspirasi mereka adalah komunitas.
Olehnya, apa yang menjadi aspirasi mereka akan diakomodasi dalam pernas ini. “Pernas ini adalah pertemuan ilmiah, sehingga nantinya akan dilihat, apa yang bisa jadi solusi. Mereka butuh dukungan kebijakan,” ujarnya.
Rekomendasi tersebut, tambahnya, akan dibawa ke pertemuan pimpinan daerah untuk menjadi acuan yang menjadi kebijakan dalam penanggulangan HIV/Aids di Indonesia.
Meski demikian, Kemal mengaku kebijakan sudah banyak, regulasi sudah cukup. Hanya saja, tetap akan mengakomodasi aspirasi dari komunitas sebagai bahan evaluasi ke depan dalam penanggulangan dan pencegahan Aids di Indonesia.
Sementara itu, Mantan Menkes RI, Nafsiah Mboi yang juga hadir dalam pembukaan pernas menambahkan memang sudah ada jamkesnas, dan tidak  boleh ada orang yang dikecualikan. Namun, juga tidak bisa dilayani tanpa KTP, siapapun itu karena UU sudah mempersyaratkan itu. (nurlina arsyad)‎
loading...
Click to comment
To Top