Anggota DPRD Baubau Minta Guru TK Disejajarkan dengan Honorer K2 – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Anggota DPRD Baubau Minta Guru TK Disejajarkan dengan Honorer K2

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – 11 Anggota DPRD Kota Baubau, Jum’at (30/10) pagi bertemu dengan Anggota Komisi II DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Mz Amirul Tamim di Gedung DPR RI. Anggota DPRD Baubau yang berasal dari gabungan Komisi I, II, III dan IV ini diterima di ruang rapat Komisi II DPR RI.

Kehadiran para wakil masyarakat Kota Baubau ini meminta penjelasan kepada Amirul Tamim terkait dengan nasib Honorer Kategori 2 serta nasib tenaga honorer swasta dalam hal ini guru-guru yang mengabdi di Taman Kanak-Kanak (TK).

“Ada beberapa aspirasi yang masuk bahwa ada data di Baubau itu ada lebih 1.000 khususnya honorer K2. Kami mendapatkan informasi dari Kemenpan-RB bahwa nanti di tahun 2016 akan ada pengangkatan honorer K2 untuk menjadi CPNS. Inilah yang menjadi tujuan kami datang untuk memperjelas soal informasi yang beredar,” kata Feto Daud selaku pimpinan rombongan.

Disamping itu, pihaknya juga mempertanyakan soal mekanisme pengangkatan yang dilakukan terhadap sisa kuota honorer K2 nantinya. Apakah pengangkatannya secara langsung tanpa melaui tes ataukah melalui seleksi tes. “Informsi itu yang perlu dijelaskan makanya kami ke Kemenpan-RB.  Kaitannya itu, kebetulan kami masih ada di Jakarta, dan kebetulan ada Pak Amirul yang membidangi soal CPNS di Komisi II olehnya itu kami sempatkan diri kesini untuk mengkonfirmasi hal itu juga,” jelas Politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Nah, mengenai guru TK ini lanjut Feto. Pihaknya juga berharap ada regulasi dari Pemerintah Pusat. Pasalnya, berdasarkan PP 56 tahun 2012 tentang pengangkatan honorer tidak dijelaskan bahwa guru honorer swasta dalam hal ini yang di SK kan oleh Yayasan belum jelas seperti apa nasib mereka. Padahal, tugas mereka mencerdaskan kehidupan bangsa yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Mereka (guru TK) adalah bagian dari memanusiakan manusia. Mereka bahkan diberikan insentif melalui APBN. SK nya yang keluarkan adalah Yayasan. Olehnya itu, saya sampaikan kepada Pak Amirul bahwa ini juga adalah aspirasi dari bawah. Dan mudah-mudahan ada regulasi yang mengatur minimal bisa disamakan dengan K2 yang diangkat berdasarkan SK kepala daerah,” paparnya.

Olehnya itu, pihaknya berharap dari hasil konsultasi ini sisa honorer K2 yang berada di Kota Baubau sudah termasuk dalam sisa honorer K2 yang berjumlah 430 ribu lebih untuk seluruh Indonesia termasuk adanya regulasi mengenai nasib guru TK. “Mudah-mudahan dari sisa yang ada dengan jumlah tersebut mudah-mudahan sudah masuk disitu (honorer K2 Baubau) dan harapannya juga honorer K2 yang belum terangkat bisa diakomodir walaupun bertahap,” pungkasnya.

[NEXT-FAJAR]

Menaggapi itu, Amirul menjelaskan, saat ini berdasarkan data secara nasional, masih ada sekitar 430 ribu lebih honorer K2 yang belum terangkat menjadi CPNS. Padahal, para honorer K2 ini sudah cukup berjuang bertahun-tahun dan belum juga ada kepastian.

“Tapi, setelah saya suarakan di Komisi II dihadapan Menteri dan Alhamdulillah langsung direspon. Kemudian menjadi bahan diskusi dengan Menteri. Jadi beberapa bulan terakhir itu yang diperjuangkan dan mendapat respon positif dari Menteri,” jelas Amirul.

Nah, untuk honorer yang berasal dari swasta ini tentu diperlukan petunjuk teknis tentang langkah apa  yang akan diambil nantinya. Apakah disejajarkan dengan honorer yang diangkat berdasarkan SK kepala daerah ataukah ada regulasi lain yang mengatur hal itu.

“Dari swasta nanti kita lihat petunjuk teknisnya. Swasta tentu dapat dibedakan seperti yang bekerja di perusahaan swasta atau lembaga pendidikan. Itu yang perlu dibahasakan. Karena pendidikan itu menjadi tugas negara. Mencerdaskan pendidikan bangsa itu tugas negara,” tandas Amirul. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top