Ini Saran Amirul Tamim Terhadap Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton… – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Ini Saran Amirul Tamim Terhadap Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton…

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Proses pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) sampai saat ini masih terkendala di tingkat Provinsi. Masih ada beberapa dokumen yang belum diserahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) termasuk didalamnya kajian akademis yang dinilai sangat penting untuk proses pengurusan pemekaran daerah.

Saat ini untuk proses pemekaran deerah sudah mengacu berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah.Dimana, proses pemekaran suatu daerah tidak langsung menjadi daerah otonom, tapi harus melalui daerah persiapan selama tiga tahun.

Dalam kesempatan itu, Amirul menjelaskan proses pemekaran daerah yang saat ini tengah Komisi II bahas. Melihat kebelakang, sebelum masa akhir anggota DPR RI periode 2009 – 2014 berakhir telah menyisakan 65 provinsi, kabupaten dan kota. Padahal, RUU 65 daerah ini sudah dibahas dan tinggal ketuk palu.

“Tapi waktu mau diketuk itu bukan dibilang maut ditetapkan, tapi nanti dibahas oleh DPR selanjutnya,” cerita Amirul kepada rombongan anggota DPRD Kota Baubau yang saat itu mempertanyakan sudah sejauh mana progres pemekaran Provinsi Kepton di Komisi II DPR RI, Jum’at (30/10).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, dari 65 daerah itu, ada 9 provinsi didalamnya. Namun, tidak ada yang namanya Provinsi Buton Raya (Kepton). Selain itu, diperiode yang sama anggota DPR RI, ada juga kelompok 22 yang RUU nya belum dilakukan pembahasan.

“Dan juga keputusannya ketika mengusulkan ditetapkan lagi nanti anggota DPR periode berikutnya yang membahasnya. Jadi kini sudah ada 87 daerah. Sementara diluar itu ada 100 lebih daerah yang juga sudah masuk, tapi lagi-lagi untuk Provinsi Kepton tidak ada didalamnya,” jelasnya.

Mengenai pemekaran ini, Amirul menegaskan bahwa beberapa hari terakhir hingga malam pihaknya di Komisi II terus melakukan rapat pembahasan membicarakan proses pemekaran daerah. Dari hasil pembicaran itu, pihaknya sepakat menunggu penyelesaian dua Peraturan Pemerintah (PP) selesai.

“PP yang dimaksud itu PP Penataan Daerah sebagai pengganti PP 78 dan PP Design Besar. Untuk dua PP ini kita mendesak agar selesai di November tahun ini,” pungkas mantan Walikota Baubau dua periode ini.

[NEXT-FAJAR]

Mengenai masuknya kembali Kota Raha untuk dilakukan pembahasan. Dijelaskan, Kota Raha sebelumnya termasuk dalam kelompok 19 diperiode DPR RI 2009 – 2014. Dari 19 daerah, telah dimekarkan sebanyak 18 daerah yang didalamnya termasuk tiga DOB di Sultra, yakni Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan dan Muna Barat. Sementara Kota Raha tidak dimekarkan karena dinilai belum layak.

“Dalam pembahasan di periode ini, saya meminta agar dimunculkan kembali Kota Raha. Dan Alhamdulillah disepakati dimunculkan kembali (Kota Raha),” pungkasnya.

Namun, karena dalam budaya DPR tidak mengenal istilah take over (pengalihan) dalam artian sisa DPR yang lalu tidak menjadi tanggung jawab DPR yang baru. Oleh sebab itu, untuk Kota Raha harus mulai dari nol. Tapi yang 88 termasuk Kota Raha itu sudah menjadi data base. Nah, saat ini kita masih terus melakukan pendekatan agar Kepton ini diagendakan masuk didalamnya,” katanya.

Jika tidak ada aral melintang, tentu scedule pembahasannya nanti akan dilakukan pada 2016 dan jika disetujui maka langsung dimulai penyiapan daerah sebagai daerah persiapan, sehingga pemenuhan syarat bisa terpenuhi maka Juni sudah bisa ditetapkan. “Sehingga efektif 2017 sudah menjadi daerah persiapan sampai 2020. Kalau dia berhasil langsung di otonomkan. Sehingga pilkada 2022 itu sudah bisa ikut. Demikian juga tahap-tahap berikutnya tahun 2027 sudah bisa ikut pilkada serentak secara nasional,” urainya.

Yang menjadi pertanyaan saat ini,apakah Provinsi Kepton bisa masuk atau tidak? Namun, yang patut disyukuri adalah pihak DPRD Provinsi yang beberapa lalu telah membawa dokumen awal dan langsung ditemui oleh Ketua Komisi II, Rambe Kamarulzaman. Dalam pertemuan tersebut, Rambe Kamarulzaman menitippesan kepada para wakil rakyat yang datang.

“Pesan Komisi II, yang penting jangan hilang nama Buton nya karena mempunyai sejarah. Olehnya itu Ketua Komisi II anggap sudah baguslah soal nama. Kemudian ibukotanya jangan lagi diributkan. Begitu juga cakupannya jangan lagi minta-minta ditambah, karena muncul lagi nanti masalah baru. Jangan lagi ada yang selip-selip kasih masuk daerah mana. Jangan dulu! Jadi tiga prinsip itu sudah dianggap final. Inilah yang menjadi pengalaman sejak lalu,” tegas Amirul.

Lebih lanjut,  dalam proses pemekaran daerah ada dua mekanisme penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pemekaran yang diusulkan dari bawah, dan kedua pemekaran yang diusulkan dari atas. Untuk Provinsi Kepton ini, pihaknya berharap ditetapkan dari atas. Alasannya, jika ditetapkan dari atas maka tidak perlu banyak kajian dan persyratan lain yang harus diserahkan.

“Hanya saja semua komponen kita harus mempunyai cara pandang dengan melihat bahwa negeri kita itu masuk dalam rencana strategis nasional. Bukan malah berbicara asal bunyi. Tapi, harus ada kajian,” tukasnya.

[NEXT-FAJAR]

Amirul pun menyarankan, agar mengundang semua intelektual-intelektual yang ada dalam cakupan wilayan Provinsi Kepton yang bisa membahasakan bahwa daerah-daerah yang masuk dalam cakupan Provinsi Kepton memang layak masuk dalam kepentingan strategis nasional.

[baca juga: Amirul Terus Lobi Pemekaran Provinsi Kepton jadi Prioritas]

 [baca juga: Alhamdulillah… Pemekaran Provinsi Kepton Direstui]

Itu dibuktikan bahwa Provinsi Kepton memiliki sejarah panjang dengan bukti adanya Kerajaan dan Kesultanan yang mempunyai peran cukup strategis dimasa lalu. Selain itu, kondisi kekinian yang menjadikan daerah ini menjadi daerah transit. Ada juga potensi  kerawanan disekitar Provinsi Kepton dimana daerah-daerah sekitar Provinsi Kepton yang dimungkinkan ada separatis, seperti Maluku dan Papua.

“Kemudian kita juga selalu menjadi start point bagi imigran-imigran ke Australia, penangkapan ikan ilegal disekitar Laut Banda yang juga masuk wilayah kita. Ketika kerusuhan terjadi didaerah lain, tempat kita yang menjadi daerah perlindungan para pengungsi. Tapi, sekali lagi hal ini harus dibahasakan oleh orang ahli, bukan orang politik. Sehingga kita bisa bersama-sama berjuang untuk Pemekaran Kepton ini,” pinta Amirul. (hrm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top