Kemenkumham Tegaskan KNPI Rifai Darus yang Sah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Kemenkumham Tegaskan KNPI Rifai Darus yang Sah

FAJAR.CO.ID — Setelah melalui proses panjang, Kementerian Hukum dan HAM RI akhirnya mengeluarkan surat penegasan lembaga dan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNP) yang sah. Setelah menerbitkan SK Badan Hukum untuk KNPI yang dipimpin Muhammad Rifai Darus, Kemenkumham menyertakannya dengan surat penegasan bahwa KNPI dengan Ketua MPI Ahmad Doly Kurnia sebagai KNPI yang sah.

Kepastian ini diharapkan akan mengakhiri dualisme KNPI antara KNPI Rifai Darus dan KNPI versi Fahd. “Sekarang semua terang benderang. Tidak ada lagi KNPI selain yang ditegaskan Kemenkumham. Kalau ada KNPI lain, mungkin kepanjangannya bukan Komite Nasional Pemuda Indonesia,” tegas Ketua Umum KNPI Muhammad Rifai Darus, kepada FAJAR, Jumat 30 Oktober.

Rifai juga meminta agar penegasan Kemenkumham ini menjadi sandaran bagi semua pihak, baik lembaga negara maupun lembaga swasta, untuk berhubungan dengan KNPI. “Negara mengakui hanya KNPI hasil kongres Papua,” timpal Rifai.

Keabsahan DPP Kongres XIV Papua ini tertuang dalam Surat Penegasan, tertanggal, 30 Oktober 2015, nomor AHU2.AH.01.04-192, Perihal Keabsahan KNPI dengan Alamat Jl. HR. Rasuna Said, Komplek GEMA Kuningan, Jakarta Selatan. Secara tegas menegaskan Pengurus DPP KNPI adalah Muhammad Rifai Darus (Ketua Umum),  Sirajuddin Abdul Wahab (Sekjen), dan Firman Baso (Bendum). Juga merunut bahwa Dewan Pengawas/MPI adalah Ahmad Doli Kurnia (Ketua), Mustafa M. Radja (Sekretaris).

“Apabila ada oknum-oknum yang mengklaim dan mengatasnamakan dirinya sebagai pengurus DPP KNPI, di luar dari SK Kemenkumham  yang menegaskan kembali Hasil KONGRES XIV PEMUDA/KNPI JAYAPURA-PAPUA adalah yang SAH berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan AD/ART KNPI, maka dipastikan oknum-oknum tersebut adalah penipu, palsu, pembohong,” tegas Sekjen KNPI Sirajuddin Abdul Wahab.

Karena dualisme sudah berakhir, Ketua OKK DPP KNPI Muhammad Risman Pasigai berharap roda organisasi kembali bisa berjalan kondusif. “Penegasan Kemenkumham ini adalah jawaban konflik yang dipicu ketidakpuasan sekelompok orang pada hasil kongres Papua. Tapi semua sudah selesai sekarang. Mari kembali mebanngun soliditas. Trust for harmony,” tegas Risman. (ysd)

Click to comment
To Top