Pasangan Nebas Yakin Panwas Bekerja Profesional – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Pasangan Nebas Yakin Panwas Bekerja Profesional

FAJAR.CO.ID, BONTANG – Laporan pasangan tim hukum lawan ditanggapi dingin tim Bunda Neni-Basri Rase (Nebas). Pasalnya, mereka yakin Panwaslu Kota Bontang pasti bekerja secara professional. Dengan demikian, Panwaslu tidak akan memproses atau menanggapi laporan yang abal-abal alias tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Teman-teman Panwaslu itu tahu aturan. Mereka paham persis mana yang masuk ranah Panwaslu mana yang bukan. Mana kampanye hitam dan mana kampanye yang sesuai fakta,” ujar Koordinator Media Centre Pasangan Nebas, Rizky Hanggoro saat dikonfirmasi, Sabtu, 31 Oktober.

Salah satu indikator laporan tersebut abal-abal, lanjut Rizky, karena laporan itu atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara bukan kewenangan Panwaslu memproses kasus pencemaran nama baik. “Panwaslu pasti pahamlah bahwa pencemaran nama baik itu ranah pidana umum. Bukan domain Panwaslu yang bekerja berdasarkan UU Pilkada,” paparnya.

“Kalau sampai Panwaslu memproses laporan tersebut, sama saja pasangan kandidat lawan itu mendorong Panwaslu ke jurang atau ke laut,” ujar Rizky sambil terkekeh.

Terpisah, Tim Nebas, Kasmiran yang dilaporkan menambahkan, pasal menghasut yang menjadi dasar dirinya dilaporkan itu tidak benar. “Siapa yang saya hasut dan pihak mana yang terhasut. Saya kira itu harus dibuktikan. Karena saya kan bicara fakta tidak mengada-ada seperti laporan itu,” tegasnya.

Kasmiran menegaskan, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang mencapai 1,3 triliun dalam empat tahun sebagian besar merupakan SILPA negative, bukan SILPA positif. Kalau SILPA positif, lanjutnya, patutlah dibangga-banggakan. Karena itu merupakan hasil dari upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah.

“Tapi inikan SILPA negatif. SILPA negatif itu menjadi bukti bahwa pemerintahan gagal urus. Karena proses tender yang tidak berjalan, gagal lelang, atau pembebasan lahan yang tidak berhasil dilakukan, sehingga anggarannya dikembalikan,” urainya.

Ia meyakini, Panwaslu pasti bisa bekerja professional. Penerapan pasal yang dimaksud tentu dipahami persis jajaran pengawas pemilu tersebut. “Panwaslu pasti paham persis dan oleh karena itu, mereka tidak perlu diajari apalagi ditekan-tekan oleh pasangan kandidat tertentu,” tegasnya.

Dapat Dituntut

[NEXT-FAJAR]

Perihal SILPA yang membengkak ini bahkan memungkinkan seorang kepala daerah dituntut oleh rakyat. Sebab, banyaknya SILPA sama artinya menghambat hak rakyat atas anggaran negara dalam bentuk program.

“SILPA yang sangat besar sama halnya menghambat hak rakyat atas anggaran negara dalam bentuk program. Ini juga menunjukkan bahwa Pemkot tidak amanah dalam pengelolaan anggaran, karena lebih banyak menjadi SILPA daripada buat kesejahteraan rakyat,” ujar Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi Rabu, 29 April sebagaimana dikutip dari JPNN.com (Fajar Group).

Menurut dia, Walikota adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran di daerah. Banyaknya SILPA menunjukkan ia lalai dalam mengawasi realisasi anggaran yang dilakukan SKPD-nya.

Oleh karena itu, lanjut Uchok, selain bisa dituntut oleh rakyat, ia juga mendorong DPRD setempat untuk membentuk panitia khusus (Pansus). Dari Pansus tersebut, DPRD bisa menelusuri berapa bunga atas SILPA tersebut. Karena bunga itu juga potensi untuk dikorup. (*/mcn/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top