Hak Menkumham Beri Remisi Diminta Dicabut – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Hak Menkumham Beri Remisi Diminta Dicabut

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah saat ini telah membuat fasilitas baru bagi narapidana yaitu dalam Pasal 58 Rancangan KUHP yang mengatur tentang penyesuaian sanksi pidana termasuk remisi.

Menurut Aktivis Center For Detention Studies (CDS), Ali Aranoval Pasal 58 tersebut dapat memberikan beberapa manfaat positif.

“Saya dukung adanya Pasal ini dengan catatan semua kewenangan Menkumham dalam memberikan hak remisi itu dicabut dan dimasukan ke Pasal 58. Sehingga menjadi kewenangan hakim di pengadilan,” terangnya dijumpai di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (30/10).

Remisi itu ada dua langkah. Pertama yang dikeluarkan Pengadilan, lalu yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM. Menurutnya, keputusan pengadilan sifatnya lebih terbuka dibanding keputusan dari menteri. Karenanya, kewenangan menteri harus dicabut karena jika hal ini tidak dilakukan maka akan terjadi dualisme dalam memberikan hak remisi sehingga tidak akan ada kepastian hukum.

“Jika Pasal ini ditiadakan dan hanya hak menteri yang ada, kita akan ketemu masalah hari ini, orang ribut dengan remisi, dengan pembebasan bersyarat (PB). Itu selalu ribut tiap tahun” demikian Ali. [sam]

loading...
Click to comment
To Top