Hati-hati! Sudah Ada Aturan Tegas Terkait Medsos – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Hati-hati! Sudah Ada Aturan Tegas Terkait Medsos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti coba bikin gebrakan. Caranya, dengan siap mempidanakan penyebar kebencian di media sosial alias medsos. Sejumlah anggota DPR mewanti-wanti soal ini. Kontrol boleh, asal jangan kebablasan.

Gebrakan ini sudah diuraikan lewat surat edaran (SE) Kapolri yang berisi Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech. Pihak-pihak yang dianggap menyebarkan kebencian dan fitnah di medsos bisa dipidanakan dengan SE ini.

Surat edaran bernomor SE/06/ X/2015 sudah diteken Kapolri sejak 8 Oktober 2015. Surat ini sudah dikirim ke kapolda dan kapolres seluruh Indonesia. Ujaran kebencian yang dimaksud SE itu adalah di nomor 2 huruf (f) yaitu berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong.

Kemudian, dalam huruf (g) disebutkan secara rinci kelompok-kelompok yang bisa diserang ujaran kebencian itu. Antara lain suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, dan kaum difabel.

Untuk medianya, Kapolri memang tidak spesifik menyebut medsos. Dalam huruf (h) SE itu disebutkan media ujaran kebencian itu bisa dilakukan dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik, dan pamflet.

Di surat itu juga dijelaskan pentingnya menangani ujaran kebencian ini. Jika tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.

Prosedur untuk menangani ujaran kebencian ini ada empat. Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian. Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana. Ketiga, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Langkah penanggulanggannya juga ada empat. Pertama, apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, anggota Polri wajib memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat. Kedua, melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian. Ketiga, mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian. Keempat, mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Jika tindakan preventif tidak bisa menyelesaikan masalah, baru dilakukan penyelesaian secara hukum. Payung hukum yang digunakannya adalah KUHP, UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kapolri 8 /2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Badrodin menjelaskan, selama ini sudah banyak kasus ujaran kebencian tapi banyak anggota polisi ragu-ragu untuk menindaknya. Maka, diterbitkanlah SE itu untuk melindungi anggota Polri yang menegakkan hukum.

“Selama ini banyak anggota yang ragu-ragu antara kebebasan berbicara dengan penebar kebencian. Padahal semua itu ada di aturan formalnya di undang-undang,” jelas Kapolri, kemarin.

Badrodin tak khawatir bakal dicap tak demokratis atas terbitnya SE itu. Baginya, demokratis harus sesuai aturan. “Demokratis itu bukan berarti bebas melanggar UU. Tetap koridornya tidak melanggar norma hukum.”

Politikus PDIP di DPR menyatakan setuju dengan surat edaran ini. Mereka hanya berpesan agar pelaksanaan SE itu terukur dan tidak kebablasan. “Medsos itu kan banyak positif tapi juga banyak negatifnya. Jadi, medsos itu juga harus dikontrol. Asal kontrolnya jang sampai kebablasan dan membuat orang takut bersuara,” ucap anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan.

Karena itu, Ketua bidang Hukum, Ham, dan Perundang-undangan DPP PDIP ini meminta publik tidak apriori dulu dengan aturan itu. “Banyak kan kejahatan yang lahir di Facebook. Memang perlu dikontrol, asal jangan berlebih saja. Jadi, jangan kita apriori dulu,” ucapnya.

Masinton Pasaribu, anggota Komisi III dari PDIP lainnya menitip satu hal. Jangan sampai muncul kesan anti demokrasi. “Jangan sampai ada penyalahgunaan. Pelaksaan SE itu harus betul-betul sesuai undang-undang juga,” imbuhnya.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar berpendapat lain. Menurutnya, ujaran kebencian tidak masuk dalam tindak pidana. “Dalam kriminologi, itu adalah ungkapan seseorang karena sebel dan sakit hati yang sangat. Itu belum pidana. Di KUHP belum diatur,” katanya.

Karena itu, Bambang meminta Kapolri hati-hati. Jangan sampai ada muatan politik di SE ini yang betujuan mengambil tindakan kepada seseorang yang diduga melakukan penyebaran kebencian.

Bambang juga meminta polisi untuk lebih mengedepankan pembinaan. Jika ada pihak-pihak yang terdeteksi melakukan penyebaran kebencian, polisi bisa melakukan imbauan agar orang itu tidak melakukan perbuatan demikian.(rmol)

Click to comment
To Top