Hukuman Kebiri Dinilai Melanggar HAM – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Hukuman Kebiri Dinilai Melanggar HAM

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Rencana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dinilai bisa beru­jung pada pelanggaran HAM.

Human Rights Working Group (HRWG) meminta pe­merintah mengkaji ulang ren­cana tersebut. Apalagi, masih banyak bentuk hukuman yang dapat diberikan tanpa melang­gar HAM.

Deputi Direktur HRWG, Choirul Anam menyatakan, pihaknya menolak keras rencana pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) soal pengebirian kelamin bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau paedofilia.

Menurutnya, hukuman terse­but melanggar prinsip-prinsip HAM dan semangat merefor­masi KUHP.

“Kami kecewa atas pernyataan mendukung hukuman kebiri tanpa terlebih dahulu melakukan kajian mendalam terhadap sistem penghukuman dalam perspektif HAM dan melibatkan para ahli pidana dan HAM di Indonesia,”ka­tanya di Jakarta, kemarin.

Anam menuturkan ada se­jumlah alasan pihaknya meno­lak hukuman kebiri. Pertama, Konvenan Internasional Anti Penyiksaan yang disahkan DPR melalui UU No. 5 Tahun 1998 melarang setiap bentuk penghukuman yang bersi­fat permanen dalam bentuk apapun.

“Konvensi Anti Penyiksaan menegaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seharusnya tidak menimbulkan kesakitan, apalagi permanen. Siapapun yang melakukan penghukuman ini, baik pemerintah, hakim, atau pihak lain yang terlibat dalam penghukuman, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap HAM,” paparnya.

Dia menekankan, tujuan penghukuman dalam konteks negara modern dewasa ini adalah mengembalikan orang tidak baik menjadi baik, bukan di­dasarkan pada semangat balas dendam kepada pelaku.

Hukuman kebiri merupakan hukuman yang berangkat dari emosi balas dendam terhadap pelaku kejahatan dan seakan menjadi titik akhir keputusasaan penegakan hukum yang sering­kali masih tebang pilih.

“Hukuman setimpal dalam konsepsi hukum pidana dan HAMbukan diartikan setim­pal pada korban, tetapi pada kepentingan publik. Untuk itu, standar nilai publik lah yang menentukan sampai sejauh mana dampak suatu kejahatan tertentu dan penghukuman seperti apa yang dianggap setimpal dengan kerugian publik muncul,” katanya.

Anam menerangkan, berang­kat dari norma dasar kehidupan bernegara di Indonesia yang berpedoman pada konstitusi, prinsip penegakan hukum dan HAM, model-model penghu­kuman yang demikian itu pada dasarnya tidak diperbolehkan.

Hal ini dikarenakan politik hukum pidana di Indonesia tidak mengarahkan penghu­kuman pada balas dendam, hukuman permanen dan me­rendahkan martabat manusia tanpa batasan yang jelas.

“HRWG sepenuhnya men­dukung upaya pemerintah memberantas kejahatan terhadap anak dan menghukum pelaku seberat-beratnya, namun penghukuman itu tidak boleh dilakukan secara serampan­gan, apalagi melanggar aspek-aspek hak asasi yang lain se­bagaimana disebutkan di atas,” sebutnya.

HRWG, lanjutnya, mendesak pemerintah membatalkan rencana Perppu hukuman ke­biri bagi pelaku kejahatan seksual anak dan meninjau kembali sistem penghukuman yang lebih manusiawi, sesuai norma UUD 1945. (rmol)

loading...
Click to comment
To Top