Ini Tiga Opsi UMP Sulsel – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Ini Tiga Opsi UMP Sulsel

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Upah minumum provinsi (UMP) seharusnya ditetapkan hari ini, Senin 2 November. Sayangnya, hingga siang tadi usulan kenaikan UMP belum juga diterima Pemprov Sulsel.

Sekpriv Sulsel, Abdul Latif meminta usulan UMP dimasukkan secepatnya. Dengan begitu pihaknya bisa cepat menetapkan UMP Sulsel untuk 2016. “Belum ada. Masih ada juga waktu. Tapi kita harap secepatnya bisa masuk supaya kita bisa lihat seperti apa usulannya,” ujar Latif, Senin 2 November.

Sejauh ini, ada tiga opsi kenaikan UMP yang ditampung dewan pengupahan. Pertama, kenaikan UMP sebesar Rp2,5 juta yang merupakan usulan dari serikat pekerja. Kedua kenaikan UMP berdasarkan PP nomor 78 2015 sebesar Rp2,23 juta, dan ketiga usulan Apindo Rp2,1.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Simon S Lopang mengakui jika kajian kenaikan UMP berjalan penuh dinamika. Tarik menarik usulan terjadi. Rapat yang digelar selama dua hari pada akhir pekan lalu pun berjalan alot.

 

[NEXT-FAJAR]

Mereka, baik perwakilan pekerja maupun perusahaan, tetap ngotot dengan pendirian mereka. Sampai akhirnya, keputusan tiga opsi tersebut dikeluarkan untuk mengakomodir kepentingan semua pihak. “Bisa saja salah satu dari tiga opsi tersebut atau di luar dari itu yang ditetapkan Pak Gubernur,” kata Simon.

Dirinya berharap, apapun keputusan Gubernur nantinya bisa diterima oleh semua pihak, baik buruh atau pengusaha. Musababnya, dirinya sudah menekankan saat rapat semua pihak harus legowo saat keputusan tersebut dikeluarkan. Toh, jika dianggap memberatkan oleh pengusaha mereka masih punya upaya penangguhan.

“Kalau itu lebih tinggi dari tahun lalu, perusahaan masih bisa melakukan penangguhan dengan beberapa persyaratan. Mulai harus dirapatkan dengan pekerja dan harus ada hasil audit dari lembaga publik terkait kondisi perusahaan,” tambahnya.

Apindo dalam hal ini mewakili pengusaha menilai kenaikan UMP 2016 hanya sebesar 5 persen atau sekitar Rp2,1 juta. Kondisi itu menurut Ketua Apindo Sulsel, La Tunreng disesuaikan dengan kondisi daya beli masyarakat dan perekonomian saat ini.

 

[NEXT-FAJAR]

“Kenaikan ini juga berdasarkan perhitungan angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah kita survei,” ucap La Tunreng.

Dengan adanya tiga Opsi ini, La Tunreng menilai pemerintah bisa mengakomodir seluruh elemen masyarakat. Dirinya tak menampik, pihaknya setuju dengan adanya PP no 78, hanya saja pengusaha minta waktu untuk penerapannya. Termasuk, permintaan pekerja yang meminta UMP dikisaran Rp2,5 juta karena terdesak kebutuhan ekonomi.

“Sekarang keputusan ada di tangan Gubernur, kalau pun dikembalikan sesuai PP atau lebih tinggi. Kami minta kemudahan dan keberpihakannnya nanti. Yang kita harus perhatikan sekarang adalah kesiapan kita untuk menghadapi MEA, bagaimana memikirkan pekerja dan peruhaan kedepan,” tuturnya.

Berbeda dengan serikat pekerja, perwakilan Komite Serikat Buruh Seluruh Indonesia Andi Mallanti mengakui pihaknya juga tak menerima PP no 78. Musababnya, KSBSI pusat dan beberapa serikat buruh lainnya, menganggap aturan tersebut bertentangan dengan UU yang sudah ada sebelumnya.

 

[NEXT-FAJAR]

“Kami juga tak setuju dengan PP tersebut, makanya kami minta Rp2,5 juta ini sesuai dengan pertimbangan dan perhitungan kami. Meski demikian, kalau Apindo menyetujui pemberlakuan PP yang ada kami akan ikut, kalau tidak terpaksa kami bertahan dengan pilihan kami,” kata Mallanti. (Yusriadi/jai)

 

loading...
Click to comment
To Top