SiLPA Bontang Rp 1, 3 Triliun, Uchok: Kepala Daerah Makan Gaji Buta… – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

SiLPA Bontang Rp 1, 3 Triliun, Uchok: Kepala Daerah Makan Gaji Buta…

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur sejak tahun 2011 hingga 2014 terus mengalami pembengkakan. Jika ditotalkan, anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat justru dikembalikan sebesar Rp 1,3 Triliun.

Tentu ini menjadi pertanyaan besar banyak pihak, apa sebenarnya yang terjadi dengan pengelolaan keuangan Pemkot Bontang yang dikomandoi oleh Adi Darma selaku Walikota?

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Syk Khadafi yang dimintai tanggapannya cukup kaget dengan jumlah SiLPA yang fantastis. “Banyak banget tuh SiLPA. Kepala daerah, pejabat daerah, dan PNS makan gaji buta tuh. Kerja hanya sedikit bila melihat SiLPA yang banyak banget,” kata Uchok kepada Fajar Online, Senin (2/11).

Menurutnya, dengan jumlah SiLPA yang sangat besar itu dinilai telah menghambat hak rakyat atas anggaran negara dalam bentuk program. Menurutnya, Pemkot Bontang dinilai tidak amanah dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Kenapa? Karena banyak yang tersisa dalam bentuk SiLPA daripada buat kesejahteraan rakyat,” paparnya.

Atas kejadian ini, Uchok menegaskan, Wali Kota Bontang selaku kepala daerah patut bertanggung jawab. Alasannya, yang menjadi persoalan pengelolaan anggaran menjadi tanggung jawab seorang kepala daerah. Menurutnya, ada yang salah dengan perencanaan. Artinya, perencanaan yang dilakukan oleh Pemkot Bontang dinilai tidak baik dan asal-asalan, sehingga banyak program yang tidak bisa dieksekusi dengan baik.

“Artinya, selama ini walikota tidak intens mengawasi realisasi anggaran yang dilakukan oleh dinas atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah), sehingga mereka malas, dan walikota diduga membiarkan saja sehingga banyak SiLPA dalam kas daerah,” ujarnya.

[NEXT-FAJAR]

Saat ditanya siapa yang dapat menuntut Wali Kota, Uchok menilai DPRD Pemko Bontang dapat membentuk panitia khusus. Tujuannya, untuk melihat tanggungjawab walikota dalam kelalaian pengelolaan realisasi anggaran.

“Apalagi kalau benar SiLPA sampai tahun 2014 menyentuh angka Rp 1,3 trillun. Ini sudah enggak masuk akal. Makanya melalui pansus, DPRD bisa melihat berapa bunganya atas SiLPA tersebut,” ujarnya.

[baca juga: Silpa Bontang 1,3 T, Bukti Pemerintah Tidak Becus Bekerja]

[baca juga: Pasangan Nebas Yakin Panwas Bekerja Profesional]

Berdasarkan analisanya, Uchok mencurigai adanya indikasi lain yang membuat kepala daerah lebih memilih tidak menggunakan anggaran tersebut. “Bisa juga indikasi yang lain adalah, kalau sudah ada duit, dan agar duit lebih aman maka disimpan di bank. Dengan demikian bunga bank bisa dinikmati dong. Dan kalau demikian, itu artinya ada dugaan “suap” juga, agar duit Pemda jangan ditarik dari bank tersebut,” duganya.

Akibat pengembalian anggaran tersebut, Pemkot Bontang mendapat hukuman dari  provinsi Kalimatan Timur. Daerah inni tidak lagi mendapat bantuan dari provinsi karena anggaran yang ada tidak bisa dihabiskan untuk dipergunakan membangun daerah. (hrm)

Click to comment
To Top