Walikota Baubau Abaikan Surat Komnas HAM? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Walikota Baubau Abaikan Surat Komnas HAM?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pembangunan proyek reklamasi pantai Palabusa di Kota Baubau mendapat perhatian khusus dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). Komnas HAM yang mendapat aduan masyarakat langsung merespon dan melayangkan surat kepada Walikota Baubau, AS Thamrin sejak 23 September 2015 lalu.

Namun, sampai saat ini pihak Pemkot Baubau belum juga merespon surat dari Komnas HAM yang intinya meminta penjelasan terkait dengan aduan masyarakat terhadap program pekerjaan reklamasi pantai yang dianggap merugikan masyarakat setempat.

Bukan hanya itu, akibat dari adanya pembiaran yang menyebabkan situasi pekerjaan proyek penimbunan laut di Palabusa kembali memanas. PT Sumber Hasil Utama selaku perusahaan terus memaksa mengerjakan proyek dan terus mendapat perlawanan dari masyarakat setempat.

Tim Advokasi Petani Rumput Laut Palabusa yang juga merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya (LBH BR), Dedi Ferianto membeberkan asalan kenapa proyek tersebut harus dihentikan. Pasalnya, ada beberapa dokumen perizinan yang tidak dikantongi oleh perusahaan PT Sumber Hasil Utama.

“Masih banyak dokumen-dokumennya yang belum dilengkapi. Diantaranya izin lingkungan, analisis dampak lingkungan (Amdal), UKL/UPL serta IMB. Dan sampai saat ini pihak pemerintah baik ditingkap provinsi dan kota Baubau hingga lurah tidak memberikan informasi yang jelas atas dokumen perizinan tersebut,” papar Dedi saat ditemui di Jakarta, Minggu (1/11) malam.

Dalam persoalan ini, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan masyarakat Palabusa. Ditegaskan, kepada Walikota Baubau agar segera mengeluarkan surat perintah menghentikan proyek yang memakan anggaran Rp 9,4 miliar yang berasal dari APBN tersebut agar tidak terjadi konflik horizontal dimasyarakat Palabusa.

“Yang akan kita lakukan saat ini adalah memastikan agar proyek itu dihentikan karena bertentangan dengan UU yang berlaku. Komnas HAM juga sudah turun tangan dalam menanggapi kasus ini, tapi sampai saat ini dengan jangka waktu yang diberikan belum juga ada penjelasan Walikota Baubau kepada Komnas HAM,” jelasnya

Sementara itu, Walikota Baubau AS Thamrin maupun Wakil Walikota Baubau Wa Ode Maasra Manarfa sampai berita ini dirilis belum berhasil dikonfirmasi terkait dengan surat yang dilayangkan oleh Komnas HAM. (hrm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top