Anggaran Disetujui, Dua Proyek Ini Jadi Prioritas DPR – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Politik

Anggaran Disetujui, Dua Proyek Ini Jadi Prioritas DPR

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencanangkan tujuh proyek dalam rangka penataan kompleks parlemen. Dari tujuh proyek itu dua di antaranya akan direalisasikan pada 2016, yakni pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi.

Anggaran proyek itu  semula dipatok sekitar Rp 740 miliar. Namun,  dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 hanya Rp 570 miliar saja yang disepakati oleh pemerintah dan DPR.

Menurut Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal DPR, Djaka Dwi Winarko, angka itu merupakan pagu tertinggi. Artinya, bisa saja angka itu berkurang dalam tahap pelelangan.

“Pasti di bawah itu. Bisa kurang,” ujarnya saat ditemui JawaPos.Com (Fajar Group) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/11).

Djaka merinci, ‎untuk pembangunan gedung baru dianggarkan sekitar Rp 490 miliar. Anggaran itu untuk 3 komponen. Antara lain untuk pelaksanaan konstruksi  jika dibulatkan sekitarRp  480,1 miliar, manajemen konstruksi Rp 10 miliar, serta pengelola manajemen Rp 590 juta.

Sedangkan untuk alun-alun demokrasi, anggarannya dipatok Rp 80,1 miliar. Rinciannya, untuk pelaksanaan konstruksi sebesar Rp 68,7 miliar‎, perencanaan konstruksi Rp 9,1 miliar, manajemen konstruksi Rp 1,7 miliar, serta pengelolaan kegiatan Rp 481 juta.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa desain dan perencanaan untuk gedung baru beserta alun-alun demokrasi sudah dilakukan pada 2015. Artinya, untuk pelaksanaan konstruksi, manajemen konstruksi, pengelola kegiatan bisa direalisasikan pada 2016.

[NEXT-FAJAR]

Namun, jika tidak terealisasikan pada 2016, bisa saja diundur pada tahun berikutnya. Sebab, proyek tersebut bersifat multiyears atau kontrak tahun jamak. “Kalau tidak selesai bisa bergeser tapi anggarannya nanti tetap. Cukup ini saja tidak akan ada tambahan. Perencanaan dan pelaksanaan konstruksi untuk ini sudah pas,” sebutnya.

Djaka menjanjikan realisasi proyek itu akan berlangusng transparan. Sebab, pembangunan gedung DPR maupun alun-alun demokrasi akan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“KPK kalau perlu ya masuk. Toh kalau selesai (pembangunan, red) BPK masuk. Mengacu anggarannya juga dari PU (Kementerian Pekerjaan Umum), dia yang menghitung,” imbuh Djaka.

Lantas bagaimana dengan lima proyek lainnya? “Nanti dibicarakan di 2016. Nanti dimulai lagi pembicaraan pendahuluan. Semua disesuaikan dengan anggaran,” tandasnya. (dna/JPG)

loading...
Click to comment
To Top