Buruh di Demak Turun ke Jalan, Tuntut UMK 2016 Jadi Rp2.020.000 – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Buruh di Demak Turun ke Jalan, Tuntut UMK 2016 Jadi Rp2.020.000

DEMAK – Masalah usulan upah minimum kabupaten/kota masih banyak berpolemik di sejumlah daerah, di antaranya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Siang ini, Selasa (3/11), pukul 10.30 WIB, ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Demak (Gebrak) dan Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Demak.

Mereka dalam orasinya menolak rencana peraturan pemerintah (RPP) pengupahan. Para buruh juga mengusulkan agar UMK Demak 2016 bisa menjadi Rp2.020.000.
Menurut para buruh, pemerintah harus mengkaji ulang rencana PP pengupahan karena dinilai tidak mensejahterakan. Apalagi, UMK yang direalisasikan selama ini dirasa masih belum mencukupi.
Demo para buruh ini menyebabkan lalulintas di jalur Pantura sempat tersendat.
Seperti diberitakan Rakyat Jateng (Grup Fajar) hari ini, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, ternyata ada 14 daerah yang mengusulkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2016 di bawah angka survei kebutuhan hidup layak (KHL).
Menjelang batas akhir penetapan UMK 2016 pada 20 November mendatang, Pemprov akan melakukan dua tahapan. Pertama, akan memanggil 14 bupati/wali kota yang wilayahnya mengusulkan upah dibawah angka survei kebutuhan hidup layak (KHL). Kedua, membandingkan nominal usulan UMK dari masing-masing kabupaten/kota dengan nominal UMK sesuai hasil penghitungan PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menjelaskan pentingnya memanggil 14 kepala daerah tersebut. Saat duduk bersama, akan dipaparkan hasil survei KHL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dengan angka pengecekan KHL yang dilakukan Disnaker provinsi Jateng.
Pelaksanaan survei juga dicek, apakah sudah sesuai dengan Pergub Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Survei KHL atau belum. “Kenapa angkanya seperti itu (belum KHL, red). Akan kami undang bupati/wali kota, sehingga bisa taren (ditawarkan, red). Karena kita sudah punya pegangan survei KHL,” kata Ganjar usai memimpin Rakor Forkompimda Tentang Pilkada Serentak dan Penetapan UMK di Gedung Ghradhika Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur, Senin (2/11). (*)

Click to comment
To Top