Kuasa Hukum Desak Pemerintah Hentikan Proyek Reklamasi Pantai Palabusa! – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Kuasa Hukum Desak Pemerintah Hentikan Proyek Reklamasi Pantai Palabusa!

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kuasa Hukum Masyarakat Palabusa, Erwin Usman meminta secara tegas kepada pihak Pemerintah Kota Baubau untuk segera menghentikan proyek reklamasi pantai Palabusa oleh PT Sumber Hasil Utama yang memakan anggaran APBN senilai Rp 9,4 Miliar.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya (LBH BR) menilai, kasus reklamasi pantai Palabusa sarat dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang berujung pada pelanggaran pidana yang kini tengah berproses di Polres Baubau.

“Lokasi proyek itu kan tempat budidaya rumput laut yang menjadi sumber mata pencaharin masyarakat setempat. Selain itu, proyek sudah jalan, tapi persyaratan seperti dokumen izin lingkungan, Amdal, UKL/UPL serta IMB tidak dimiliki oleh perusahaan. Dan ini sudah terbukti pernyataan dari Bapedalda dan Perizinan termasuk juga dari Dinas Kelautan. Tapi pihak kepolisian terkesan lamban dalam memproses kasus ini,” ujar Erwin Usman di Jakarta, Selasa (3/11).

Lebih lanjut, untuk kasus ini kini tengah menjadi perhatian khusus Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Bahkan, secara khusus, Komnas HAM sudah menyurat kepada Pemerintah Kota Baubau untuk meminta penjelasan soal persoalan yang ada dilapangan.

“Komnas HAM sudah bersurat juga ke Menteri PU dan Walikota Baubau guna meminta penjelasan soal kasus ini. Tapi, belum ada respon dari surat itu, padahal sudah dikirim sejak sebulan yang lalu,” jelasnya.

[baca juga: Terkesan Lamban Tangani Kasus Palabusa, Polda Sultra Didesak Supervisi Kinerja Polres Baubau]

[baca juga: Walikota Baubau Abaikan Surat Komnas HAM?]

Olehnya itu, Erwin menyarankan kepada Pemerintah Kota Baubau agar memerintahkan kepada PPNS terkait dengan wajib usut tindakan pidana dalam kasus ini dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian. Selain itu, Sat Pol PP juga harus tegas dalam menjalankan tugasnya menghentikan segala aktifitas dilapangan.

“Terakhir saya mendengar ada pernyataan tegas dari Walikota atas proyek ini untuk diperhatikan semua pihak terkait, terutama warga yang merasa dirugikan. Selaku kuasa hukum, saya menunggu respon positif bapak dan ibu, semoga ada keberpihakan pada kepentingan penegakan hukum, alam dan rakyat,” tandasnya. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top