Legislator PDIP Dukung Tuntutan Buruh Demak – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Legislator PDIP Dukung Tuntutan Buruh Demak

 

DEMAK – Puluhan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Demak (Gebrak) melakukan aksi penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Demak, Selasa (3/11).

Koordinator aksi, Jangkar Puspita, menjelaskan bahwa PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang sudah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 23 Oktober 2015 itu telah bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dengan alasan PP tersebut sudah menghilangkan peran buruh dan pengusaha, dikarenakan penentuan upah hanya berdasarkan upah berjalan serta angka inflasi dan angka pertumbuhan nasional.
Selain itu, proses pembuatan PP tersebut jg tidak sesuai UU No. 12 tahun 2011 tentang tata cara pembuatan peraturan perundangan yang mengamanatkan keterlibatan stakeholder yang dalam hal ini serikat pekerja. Jadi dari sisi formalitas pembuatan PP tersebut sudah cacat. sebab dari sisi materialnya, setelah membaca pasal per pasal, Jangkar mengatakan, PP No 78 tentang Pengupahan ini nanti pada akhirnya akan mengakomodir kebutuhan pekerja terkait struktur dan skala upah. Padahal Dalam pasal 14 ayat 2 pengusaha diwajibkan menyusun struktur dan skala upah. Di pasal 14 ayat 3 nya pengusaha wajib memberitahu struktur dan skala upah ke seluruh pekerja atau buruh.
“Kalau PP No 78 Tahun 2015 sudah seperti itu dan tetap dijalankan, maka dapat mengakibatkan angka UMP tahun yang akan datang sudah diketahui nilai UMP-nya, sedangkan di dalam UU No 13 Tahun 2003 penentuan upah dibahas oleh buruh, pengusaha dan pemerintah,” jelasnya.
Jangkar juga menyarankan kepada Presiden RI Jokowi agar mengembalikan lagi ke UU No 13 Tahun 2003, juga untuk penentuan upah tetap menggunakan hasil survey tahun berjalan dikalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Oleh karenanya dengan aksi ini, kami meminta kepada wakil rakyat Demak untuk membuat surat penolakan terhadap PP No 78 Tentang Pengupahan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia,” pinta Jangkar kepada Wakil DPRD Demak Fahrudi Bisri Slamet saat berdialog di ruang sidang pimpinan di sela-sela aksi demo, Selasa (3/11).
Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet mendukung tuntutan para buruh. “Kita sebagai wakil rakyat siap mendukung gerakan dari kawan-kawan buruh terkait penolakan PP no 78 tentang pengupahan, karena itu memang untuk kesejahteraan mereka,” kata Fahrudin Bisri.
Slamet yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan akan memfasilitasi apa yang diharapkan dari pihak aliansi buruh, bahkan dirinya siap membubuhkan tanda tangannya di lembaran surat penolakan yang akan disampaikan ke Presiden sesuai yang diminta dari pihak buruh.
Dari pantauan Rakyat Jateng para aliansi gerakan buruh Demak juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Demak terkait dengan Upah Minimun Kerja untuk dapat dinaikan dari Rp1,5 juta menjadi sebesar Rp2.020.000. (fiz)

 

Click to comment
To Top