Perjuangkan Upah Buruh, Ganjar Minta Dispensasi Jokowi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Perjuangkan Upah Buruh, Ganjar Minta Dispensasi Jokowi

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan meminta dispensasi kepada presiden Jokowi dan menteri bahwa untuk upah minimum kerja (UMK) di Jawa Tengah akan ditetapkan berdasarkan survey kebutuhan hidup layak (KHL).

Hal ini terungkap dalam pertemuan gubernur dengan Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di gedung Gubernuran, Jl Pahlawan, Semarang, Selasa (3/11).
Sebelumnya FKSPN Jawa tengah menolak keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 terkait pengupahan. “PP tersebut tidak pas diterapkan di Jawa Tengah, karena bertentangan dengan UU 13, dan waktunya tidak tepat di tengah-tengah proses pengupahan di Jawa Tengah yang sudah 99 persen telah selesai,” ujar Ketua FKSPN Jawa Tengah, Nanang Setyono.
FKSPN juga telah memberikan data kepada Gubernur, ternyata UMK 2016 saat ditetapkan dengan Peratuturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 13 Tahun 2012 nilainya lebih tinggi daripada saat ditetapkan menggunakan PP No 78.
Menurut Nanang, PP ini tidak bisa diterapkan di Jawa tengah karena upah di Jawa Tengah belum 100 persen KHL. 85 persen kabupaten dan kota itu baru menetapkan di bawah KHL. Sementara KHL yang digunakan masih KHL bulan September, padahal amanat yang ditetapkan seharusnya bulan Desember.
Dengan carut marutnya survey KHL dan munculnya PP 78 maka di Jawa Tengah dipastikan meminta dispensasi PP tersebut. Menurut hasil perhitungan tersebut ada penurunan di atas Rp 50.000 nominalnya. Bahkan di Boyolali perbedaan nominalnya hingga Rp100.000.
Melihat kondisi seperti ini jika UMK tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Permen No 13, maka UMK di Kota Semarang sebesar Rp1.895.000, sementara jika menggunakan PP menjadi Rp1.879.000.
Kemudian di Kabupaten Semarang jika menggunakan Permen sebesar Rp1.610.000, sementara jika menggunakan PP menjadi Rp1.582.000. Kabupaten Pekalongan jika menggunakan Permen menjadi sebesar Rp1.460.000, jika menggunakan PP menjadi1.417.000. Kabupaten Sukoharjo jika menggunakan Permen sebesar Rp1.375.000, namun jika menggunakan PP menjadi Rp1.364.000. Kabupaten Boyolali, jika menggunakan Permen sebesar Rp1.400.000, namun jika menggunakan PP menjadi Rp1.300.000
Saat ditanya kesepakatan antara pengusaha dan buruh tentang UMK, Gubernur mengatakan ada kesepakatan antara kedua pihak. “Mudah-mudahan klop lah, kita sudah menghitung yang telah disepakati, buruhnya setuju pengusahanya setuju. Saya minta yang belum sepakat bagaimana kalau ikut saya saja,” ujarnya. (irf)

loading...
Click to comment
To Top