KPK Juga Harus Periksa Nur Alam! – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

KPK Juga Harus Periksa Nur Alam!

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan pemeriksaan langsung terhadap sejumlah pejabat di Pemerintah Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak Selasa, (3/11) dan diperkirakan akan berlangsung hingga Jumat, (6/11). Pemeriksaan dilakukan peyidik KPK dengan meminjam ruangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra.

Berdasarkan berita dari sejumlah media, para pejabat yang menjalani pemeriksaan oleh KPK adalah sekretaris daerah Lukman Abunawas, kepala dinas (Kadis) pertambangan Burhanuddin, mantan kadis pertambangan Hakku Wahab, mantan kadis kehutanan Amal Jaya serta mantan kepala biro hukum Kahar Haris.

Para pejabat teras di Provinsi Sultra ini kabarnya diperiksa terkait dengan prosedur dan mekanisme terbitnya izin pertambangan yang terletak di Pulau Kabaena yang diterbitkan oleh Gubernur Sultra, Nur Alam. Selain itu juga, KPK mencecar pejabat ini mengenai prosedur penerbitan izin di kawasan hutan.

Menanggapi sikap “jemput bola” yang dilakukan oleh KPK, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (AMST), Wahidin Kusuma Putra sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh komisi anti rasuah tersebut. Namun, dalam persoalan ini, Wahidin meminta kepada KPK agar tidak melupakan pemeriksaan terhadap Gubernur Sultra, Nur Alam.

“Seharusnya KPK juga memeriksa Gubernur Sultra, Nur Alam. Karena kami menduga Nur Alam telah disuap untuk menerbitkan IUP PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Sebab, IUP PT AHB diterbitkan di atas kawasan Hutan Lindung tanpa Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan,” jelas Wahidin melalui rilis yang diterima Fajar.co.id, Rabu (4/11).

Meski belum ada pernyataan resmi dari KPK, namun alasan AMST meminta KPK untuk memeriksa Nur Alam karena pihaknya menduga pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus korupsi pertambangan maupun kehutanan.

“Kami yakin dan kami pastikan bahwa 5 pejabat itu diperiksa terkait pemberian IUP PT. AHB yang terletak di Kabupaten Bombana. Jadi, kami meminta KPK jangan hanya memeriksa 5 pejabat itu, tapi Nur Alam juga patut untuk diperiksa,” tegasnya.

Wahidin menjelaskan, terkait dengan penerbitan IUP PT AHB adalah sebuah pelanggaran hukum. Selain tumpang tindih kawasan, ratusan hektar wilayah Konsesi PT AHB juga berada dalam kawasan Hutan Lindung. Hal ini dibuktikan dengan data Hasil Telaah Spasial Dirjend Planologi Kemenhut RI tahun 2014.

Selain itu, pada tahun 2012 PPATK menemukan aliran dana sebesar USD 4,5 Juta di rekening Nur Alam. Uang tersebut berasal dari Rich Corp International Ltd. Perusahaan tambang asal Hongkong yang terafiliasi di Indonesia pada PT AHB. “Atas dasar ini sehingga dugaan semakin kuat bahwa uang tersebut merupakan suap terkait penerbitan IUP PT AHB. Makanya, kami mendesak agar Tim Penyidik KPK tidak meninggalkan Sultra sebelum memeriksa Nur Alam,” tandasnya. (hrm)

 

loading...
Click to comment
To Top