Pengacara Sengketa Pilkada di MK Harus Bersertifikat Khusus – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Pengacara Sengketa Pilkada di MK Harus Bersertifikat Khusus

FAJAR.CO.ID, BOGOR – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pelatihan kepada para pengacara-pengacara yang nantinya bakal ditunjuk untuk menjadi pengacara dalam proses sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di MK. Para pengacara ini bakal disiapkan untuk menyambut kasus-kasus pilkada yang bersengketa.

Dari pengacara-pengacara tersebut, dua diantaranya pengacara asal Sulawesi Selatan (Sulsel). Aliyas Ismail dan Sofyan. Saat dikonfirmasi via telepon selulersnya, Aliyas Ismail pelatihan yang diikutinya itu adalah undangan khusus oleh MK selaku penyelenggara.

“Pelatihannya di Bogor. Karena saat ini seperti yang kita ketahui ada banyak perubahan-perubahan peraturan perundang-undangannya maupun teknis pengacaranya dalam proses pemilihan kepala daerah,” kata Aliyas kepada awak Fajar.co.id, Rabu (4/11).

Dikatakah, para peserta pelatihan ini nantinya akan diberikan sertifikat pelatihan khusus yang dikeluarkan secara resmi oleh MK. Nah, dengan sertifikat itulah, para pengacara ini nantinya dipercayakan untuk bisa menangani segala persoalan sengketa pilkada.

“Kedepan kalau tidak ada sertifikat pelatihan khusus untuk pilkada akan sulit menangani kasus sengketa pilkada. Ini menjadi nilai tambah buat kita, karena nanti yang dipilih untuk mengawal penanganan sengketa pilkada adalah pengacara yang bersertifikat,” jelasnya.

“Itu (pelatihan) penting sekali karena banyak perubahan-perubahan yang mendasar terhadap  pelaksanaan pemilukada serentak di 2015 ini. Hal ini juga nantinya akan mengingatkan kepada para kandidat agar tidak salah dalam memilih penasihat hukum dalam penanganan sengketa pilkada di MK,” sambungnya.

Artinya, lanjut Aliyas, jika MK yang memberikan sertifikat itu berarti ada sebuah bentuk jaminan bahwa dengan adanya sertifikat itu berarti memberikan suatu garansi bahwa pengacara-pengacara yang bersertifikat itu sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam menyelesaikan sengketa pilkada.

“Tapi kalau bagi mereka yang tidak mengikuti pelatihan berarti kan mereka tidak tahu bagaimana perkembangan perkembangan hukumnya, hal-hal perubahan teknis,” tandasnya. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top