Buruh dan DPR Solid Desak Pemerintah Cabut PP Pengupahan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Buruh dan DPR Solid Desak Pemerintah Cabut PP Pengupahan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA –  Elemen buruh dan parlemen menyatakan satu suaranya terhadap penolakan pemberlakuan PP 78/2015 tentang pengupahan yang hanya akan membuat para buruh kian menderita. Hal itu diungkapkan Ketua  kelompok Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan, pemerintah harus menunda pemberlakuan PP Pengupahan no 78/2015 tersebut sampai Komisi IX medapat penjelasan atas diterbitkanya PP yang mendapat penolakan dari seluruh elemen buruh di Indonesia . Untuk itu DPR RI Komisi IX akan segera memanggil Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja.

“Saya juga meminta para Gubenur, Bupati/Walikota  untuk menunda pemberlakuan PP 78 dan menetapkan UMP/UMK tidak  menggunakan PP pengupahan,” tegas Irma dalam konferensi pers yang digelar bersama buruh di Gedung LBH Jakarta,Menteng, Jakarta, Kamis (5/11).

Irma menyayangkan keluarnya PP 78/2015 tentang pengupahan oleh pemerintah sebelumnya tidak pernah berkonsultasi terlebih dahulu dan didiskusikan RPP Pengupahannya dengan DPR. “Hari ini ketua Komisi IX Dede Yusuf Machan Effendi telah membuat surat pada Menaker  yang disetujui oleh seluruh Fraksi, agar secepatnya  setelah reses DPR dapat segera membahasnya,” jelasnya.

Ditempat yang sama, pimpinan kolektif KPBI, Ilham Syah menyatakan, Presiden Jokowi harus merealisasikan janjinya yang sudah ditandatangani di Piagam Marsinah tentang upah layak, hidup layak serta kerja layak. “Namun dengan dikeluarkan PP 78/2015 ini berarti Jokowi telah mengingkari janjinya,” sindir Ilham.

Senada dengan Irma dan Ilham, Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhamad Rusdi menyatakan, bahwa perjuangan dan perlawanan elemen buruh di daerah harus terus bergelora, hingga pekan depan 20 daerah telah menyatakan kesiapannya untuk terus melakukan aksi unjuk rasa mendesak pemerintah untuk melakukan pembatalan terhadap PP 78/2015 tersebut dan menuntut kenaikan UMP/UMK minimal 25% atau 500 ribu.

“Jika tuntutan ini tidak digubris oleh pemerintah, mogok kerja nasional tidak dapat di elakkan dan dihindari pada 18-20 November 2015 bila rangkaian aksi daerah tidak juga di respon. Selain itu KAU GBI juga telah menyiapkan tim untuk melakukan Judicial Review untuk membatalkan  PP Pengupahan No 78/2015,” tandas Rusdi. (hrm)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top