Polres Baubau Didesak Naikkan Status Hukum Kasus Reklamasi Pantai Palabusa – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Polres Baubau Didesak Naikkan Status Hukum Kasus Reklamasi Pantai Palabusa

FAJAR.CO.ID, BAUBAU – Persoalan pekerjaan reklamasi Pantai Palabusa di Kota Baubau belum juga terselesaikan. Kamis (5/11) puluhan warga petani rumput laut yang merasa dirugikan akibat pembangunan proyek tersebut kembali menghentikan pekerjaan yang dilakukan oleh PT.Sumber Hasil Utama.

Hal ini dilakukan atas sikap abai dan tindakan pembiaran Pemkot Baubau atas pelaksanaan proyek dengan besaran anggaran Rp 9,4 miliar dari dana APBN terus berjalan tanpa terlebih dahulu memilki dokumen perizinan yang lengkap (Izin Lingkungan, AMDAl, UKL/UPL).

Pemerintah Kota Baubau, kelurahan, dan pelaksana proyek sampai saat ini juga belum bisa memperlihatkan kelengkapan dokumen perizinan pembangunan proyek tersebut. Bahkan, kasus ini telah menjadi perhatian serius Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan bersurat kepada Menteri PU & Perumahan Rakyat dan Walikota Baubau Nomor : 3.488/K/PMT/IC/2015 Tertanggal 23 September 2015.

“Tapi, sampai saat ini surat dari Komnas HAM yang meminta penjelasan dari Pemkot Baubau belum juga dibalas,” jelas Tim Advokasi & Kuasa Hukum Petani Rumput Laut Palabusa, Dedi Ferianto kepada awak media Fajar.co.id, Kamis (5/11).

[baca juga: Kuasa Hukum Desak Pemerintah Hentikan Proyek Reklamasi Pantai Palabusa!]

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif LBH Buton Raya ini menduga, atas situasi tersebut, pihak Pemkot Baubau melalui Lurah Palabusa, Babinsa membangun persekutuan jahat denga pelaksana proyek untuk mengadudomba masyarakat dengan melakukan intimidasi, melibatkan preman kampung dengan tujuan penimbunan ilegal tersebut terus berjalan.

Lebih  lanjut, sikap abai Walikota Baubau, Satker Dinas PU Propinsi Sultra, Lurah Palabusa, Babinsa atas Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan terus memaksakan proyek itu berjalan dan melakukan pembiaran atas potensi konflik horizontal ditingkatan masyarakat.

[baca juga: Terkesan Lamban Tangani Kasus Palabusa, Polda Sultra Didesak Supervisi Kinerja Polres Baubau]

“Olehnya itu kami menilai apa yang dilakukan merupakan suatu sindikasi adanya dugaan tindakan melawan hukum yakni menerima suap atau gratifikasi dari pelaksanaa proyek tersebut,” tegasnya.

Dengan demikian, berdasarkan situasi tersebut, selaku kuasa hukum pihaknya mendesak Walikota Baubau untuk tidak tidur dan secepatnya untuk menghentikan proyek tersebut. Tindakan abai Walikota Baubau terhadap persoalan di Palabusa merupakan bentuk pembiaran terhadap terjadinya kejahatan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia.

[NEXT-FAJAR]

Selain itu, pihaknya juga mendesak Kapolresta Baubau, AKBP Eko Wahyuniawan untuk segera menaikkan status kasus tersebut dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan atas dugaan terjadinya praktek kejahatan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh PT.Sumber Hasil Utama.

[baca juga: Walikota Baubau Abaikan Surat Komnas HAM?]

“Hal ini ditegaskan dalam keterangan tertulis dan lisan dari Bapedalda, Dinas Perizinan dan Dinas Perikanan Kelautan Kota Baubau bahwa Proyek tersebut tidak memilki dokumen perizinan yang lengkap,” katanya.

“Selain aparat kepolisian, kami juga mendesak Kejaksaan Negeri Baubau untuk turut serta masuk dalam penanganan kasus ini. Pasalnya, kami menduga dalam pembangunan proyek tersebut sangat syarat dengan praktek korupsi,” tandasnya. (hrm)

To Top