Fahri Hamzah: Surat Edaran Kapolri Tentang Hate Speech, Tidak Bisa Jadi Landasan Hukum, Harus UU – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Fahri Hamzah: Surat Edaran Kapolri Tentang Hate Speech, Tidak Bisa Jadi Landasan Hukum, Harus UU

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, surat edaran /06/X/2015 Kapolri Jendral (Pol) Badrodin Haiti, mengenai Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech tidak boleh menjadi hukum baru. Landasan hukum atau regulasi tetap harus mengacu pada UU dan jika memang hate speech mau dijadikan aturan maka menurut Fahri, hal itu harus dilakukan dengan mengundangkan aturan tersebut.

“Segala bentuk peraturan itu harus dibuat dalam kerangka menyusun regulasi, dan surat edaran tidak bisa digunakan untuk menegakan hukum karena hukum harus ditegakkan dengan UU,” ujar Fahri di Gedug DPR, Jakarta, Jumat (6/11).

Tugas lembaga kepolisian menurut Fahri, adalah memberikan penerangan kepada masyarakat agar UU yang sudah disahkan dan  memiliki kekuatan diimplementasikan, sehingga masyarakat tidak boleh melakukan tindakan yang bisa menyerat ke pidana. Polisi tidak berhak membuat aturan sendiri untuk menegakan hukum.

“Jadi jelas tidak benar kalau SE dijadikan landasan hukum, karena surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum. Apalagi jika ada penangkapan dilakukan berdasarkan surat edaran,” jelasnya.

Pasal pencemaran nama baik ataupun penghinaan menurutnya, adalah delik aduan dan dalam UU jelas diatur bahwa jika tidak ada pengaduan maka hal tersebut tidak bisa dijadikan delik oleh aparat hukum seperti polisi.

“Pasal menghina atau pencemaran nama baik itu delik aduan, tidak bisa menjadi persoalan kalau tidak ada laporan.Tugas kepolisian itu adalah memastikan UU berlaku sebagaimana seharusnya. Surat edarat itu tidak boleh menjadi s emacam peraturan baru, dia hanya menjadi tentang cara untuk menerapkan UU ditengah masyarakat,” tegasnya.

Terlebih menurut Fahri, MK sudah mencabut pasal penghinaan karena dianggap merupakan pasal karet .Fahri enggan menjawab apakah alasan kapolri menerbitkan pasal penghinaan melalui surat edaran tersebut merupakan bentuk cari muka polri terhadap penguasa atau ada alasan lainnya.

“Polisi sebagai aparatur negara, dia tidak boleh bermain di wilayah yang tidak jelas. Kehadiran penegak hukum harusnya memiliki efek membuat sesuatu menjadi jelas, yang hitam yah hitam dan yang putih yah putih. Makanya kalau aturan ini sudah dicabut oleh MK, polisi harusnya menjelaskan pasal itu sudah dihapus,” tegasnya. (fmc)

loading...
Click to comment
To Top