Ngaku Terima Duit, KPK Bakal Jerat Istri Wagub Sumut? – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Ngaku Terima Duit, KPK Bakal Jerat Istri Wagub Sumut?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal terus mengembangkan perkara suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ke DPRD. Karenanya, penyidik di komisi antirasuah itu terus memanggil sejumlah anggota DPRD Sumut untuk diperiksa.

Dari rangkaian pemeriksaan itu, akan disimpulkan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Termasuk, anggota istri Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Evi Diana yang juga anggota DPRD periode 2009-2014.

Menurut pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPKm Johan Budi SP,  penyidik terus mendalami keterangan para saksi yang sudah diperiksa dalam perkara itu. Menurutnya, KPK tidak akan berhenti pada penetapan Gatot dan lima anggota DPRD Sumut sebagai tersangka.

“Kita tidak mengatakan lima DPRD berhenti. Akan dikembangkan ke semua pihak yang diduga terlibat,” kata Johan saat dijumpai di depan kantornya, Jumat (6/11) sore.

Dugaan adanya tersangka lain menguat setelah adanya pengakuan dari Evi. Ia mengaku pernah menerima dana dari Gatot sekitar dua tahun lalu.

Evi kemudian mengaku telah mengembalikannya kepada KPK saat proses penyelidikan. Padahal, berdasar Undang-undang Tipikor yang mengatur soal suap dan gratifikasi, penyelenggara negara harus melaporkan pemberian tersebut ke KPK sebelum 30 hari.

Lantas, apakah KPK segera menjerat Evi Diana sebagai tersangka berikutnya dalam kasus tersebut? Johan mengatakan, sangat terbuka kemungkinan soal itu.

Menurut dia, pengembangan dilakukan ke berbagai pihak yang mengetahui dan terkait dengan perkara suap tersebut. “Evi mengaku menerima pemberian dan sudah mengembalikan. Dilihat ada dua alat bukti, cukup atau enggak?” katanya.

[NEXT-FAJAR]

Seperti diketahui, KPK menetapkan Gatot Pujo Nugroho dan lima anggota DPRD Sumut 2009-2014 sebagai tersangka suap pada 3 November lalu. Penetapan tersangka dalam kasus suap ke DPRD Sumut 2009-2014 ini merupakan pengembangan dari kasus suap ke hakim dan panitera PTUN Medan.

Tiga di antaranya adalah Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 Saleh Bangun, Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 Chaidir Ritonga, dan Ketua DPRD Sumut 2014-2019 Ajib Shah. ‎

Suap itu terkait persetujuan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Pemprov Sumut periode 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut 2013-2014, p‎engesahan APBD Sumut 2014 dan 2015, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Lebih lanjut, KPK menetapkan dua tersangka anggota DPRD Sumut lainnya. Yaitu, Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Kamaludin Harahap dan Sigit Pramono Asri. Mereka diduga menerima suap terkait persetujuan LPJ tahun 2012, persetujuan perubahan APBD 2013 pengesahan APBD 2014 dan 2015. (put/jpg)‎

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top