KPK Terus Didesak Periksa Nur Alam! – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

KPK Terus Didesak Periksa Nur Alam!

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Tak hanya itu, sejak kemarin KPK sudah berada di Kota Baubau guna melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Buton, LM Sjafei Kahar dan mantan Bupati Bombana, Atikurrahman.

Memang sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK terkait dengan pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut. Namun, ditengarai, pemeriksaan itu dilakukan terkait prosedur dan mekanisme terbitnya izin pertambangan yang terletak di Pulau Kabaena yang diterbitkan oleh Gubernur Sultra, Nur Alam kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Selain itu juga, KPK mencecar pejabat ini mengenai prosedur penerbitan izin di kawasan hutan.

Pada Tahun 2012 Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya (LBH Buton Raya) sudah melakukan Advokasi atas Kasus PT AHB ini. Menurut Direktur Eksekutif LBH Buton Raya, Dedi Ferianto, kasus ini diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor: 828 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah pertambangan PT. AHB seluas 3.024 hektar di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana.

Selanjutnya disusul lagi dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 815 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. AHB di lokasi yang sama dengan luas 3.084 hektar serta Surat Keputusan Gubernur Nomor: 435 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, seluas 3.084 hektar yang juga berada di lokasi yang sama.

“Tapi di lokasi tersebut juta terdapat Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Prima Nusa Sentosa. Nah, dengan terbitnya Keputusan Gubernur tersebut, maka secara otomatis terjadi tumpang tindih penguasaan wilayah pertambangan antara dua perusahaan tersebut. Akibat penerbitan IUP di atas IUP tersebut, PT. Prima Nusa Sentosa menggugat ketiga keputusan Gubernur tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kendari,” jelas Dedi kepada awak media Fajar.co.id, Selasa (10/11).

Dalam proses hukumnya, gugatan tersebut kemudian dimenangkan secara telak oleh PT. Prima Nusa Sentosa. Atas putusan ini, Gubernur Sultra melakukan banding di PTUN Makassar. PTUN Makassar justru menguatkan putusan PTUN Kendari. PTUN Makassar menilai bahwa Gubernur Sultra dalam menerbitkan izin yang menjadi obyek sengketa, terbukti secara procedural formal dan substansi materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 1603.K/40/M.EM/2003, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Atas dasar putusan tersebut, Dedi berpendapat bahwa ada sejumlah pelanggaran-pelanggaran hukum atas izin yang diterbitkan kepada  PT AHB karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada (onrechtmatige overheidsdaad), sebab untuk menguasai lahan seharusnya PT AHB melalui proses pelelangan, namun kenyataanya tidak.

“Pelanggaran pidananya yaitu pelanggaran pasal 158 (bagi PT AHB ) juncto pasal 165 (bagi pejabat yang mengeluarkan izin) UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba),” paparnya.

[NEXT-FAJAR]

Selain itu, Gubernur Sultra Nur Alam dan PT AHB juga dapat dikenakan tindak pidana korupsi di bidang pertambangan. Sebab aktifitas yang dilakukan PT AHB masuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas dan perusahaan belum mengantongi izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Bukan hanya itu, lanjut Dedi, tindakan melakukan penambangan illegal dengan mengirim eksport ore nikel berkali-kali (setidaknya 8 kali) tanpa memiliki izin pelabuhan atau terminal khusus dari Menteri Perhubungan.

“Sejak saat itu LBH Buton Raya bersama Koalisi Masyarakat Sipil lainya telah mendorong Polri, Kejaksaan Agung dan KPK untuk menangkap dan memeriksa Gubernur Sultra. Tetapi selama beberapa tahun terakhir ini tidak ada perkembangan yang berarti,” tambahnya.

Pihaknya berharap, dengan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyidik KPK di Sultra saat ini adalah angin segar dan mengembalikan optimisme publik khususnya rakyat Sultra terhadap penegakan hukum di republik ini.  “Sangat tepat KPK melakukan Pemeriksaan terhadap kedua mantan Bupati Buton dan Bupati Bombana, karena memang lokasi PT AHB berada di dua wilayah admistratif Kabupaten Buton dan Bombana,” ungkapnya.

Terkait pemeriksaan terhadap dua mantan bupati tersebut, pihaknya mensinyalir adanya kaitan dengan pengungkapan fakta pemberian rekomendasi kepada Gubernur Sultra untuk menerbitkan IUP kepada PT AHB ada atau tidak. Namun, berdasarkan fakta yang diperoleh LBH Buton Raya saat itu kedua Bupati tersebut tidak pernah menerbitkan rekomendasi. “Tetapi Gubernur Sultra bersama Pj.Bupati Bombana dengan kekuasaanya secara sewenang-wenang melindungi dan menerbitkan IUP PT.AHB,” bebernya.

Ditambahkan, dalam upaya penuntasan kasus, LBH Buton Raya mendesak KPK untuk segera memeriksa Gubernur Sultra Nur Alam. Alasannya, Nur Alam telah sangat jelas berposisi sebagai aktor utama sebagai pejabat publik yang mengeluarkan IUP kepada PT AHB untuk mengeruk sumber daya alam secara bertentangan dengan Hukum.

“Patut diketahui juga bahwa penerbitan IUP PT AHB berkorelasi pula dengan penemuan aliran dana oleh PPATK sebesar USD 4,5 Juta di rekening Nur Alam. Uang tersebut berasal dari Rich Corp International Ltd. Perusahaan tambang asal Hongkong yang terafiliasi di Indonesia pada PT AHB. Sehingga dugaan semakin kuat bahwa uang tersebut merupakan suap terkait penerbitan IUP PT AHB,” tandas Dedi. (hrm)

 

Click to comment
To Top