Permendagri Cemaskan Perajin Batik Jepara – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Permendagri Cemaskan Perajin Batik Jepara

JEPARA- Para perajin Tenun Troso dan Batik Motif Jepara cemaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 68 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015, tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pasalnya dalam surat edaran yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tersebut menyebutkan pakaian batik, tenun, dan pakaian khas daerah hanya dipakai pada hari Jumat. Sedangkan untuk hari Senin menggunakan jenis pakaian Linmas, Selasa dan Rabu PDH warna kaki, dan baju putih pada hari Kamis.
“Mereka cemas, sebab bila peraturan menteri tersebut benar-benar dilaksanakan di Jepara, akan membuat para perajin kesulitan,” kata Ketua Lembaga Pelestari Seni Ukir, Tenun dan Batik Jepara, Hadi Priyanto kepada wartawan seusai bertemu dengan puluhan perajin Batik Motif Jepara dan Pengusaha Tenun Troso, Senin (9/11).
Hadi mengungkapkan kecemasan mereka sangat mendasar. Sebab pasar terbesar mereka adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk Jepara saja terdapat kurang lebih 12 ribu PNS, Perangkat Desa, dan karyawan BUMN dan BUMD.
Bila peluang pasar ini dikurangi, katanya, dipastikan para perajin akan menghadapi kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Perajin batik motif Jepara yang jumlahnya mencapai 25 orang dengan 205 tenaga kerja.
Padahal saat ini mereka baru saja mendapatkan kesempatan mengembangkan usahanya dengan dikeluarkannya himbauan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi kepada para PNS hingga perangkat desa untuk mengenakan batik motif Jepara setiap hari Jum’at.
“Kalau kemudian peraturan Mendagri itu dilaksanakan, pasar mereka akan jauh berkurang, sebab hari Jumat digunakan juga baju Troso,” paparnya Hadi Priyanto.
Hadi yang juga menjabat sebagai Kabag Humas Kabupaten Jepara itu mengungkapkan bahwa pukulan juga akan menimpa 698 perajin Tenun Ikat Troso yang saat ini memiliki 10.689 tenaga kerja.
“Jenis Troso ini bukan hanya menjadi pakaian dinas PNS di Jepara, tetapi juga di Jawa Tengah dan bahkan di propinsi lain. Sedangkan di Jepara dikenakan sebagai pakaian dinas PNS pada hari Selasa dan Rabu,” tegasnya.
Para perajin batik dan tenun ini khawatir dan cemas dengan pengurangan pasar ini jumlah produksinya yang akan jauh berkurang, sebab usaha kecil ini pasar utamanya memang para PNS, karyawan BUMN, BUMD dan perangkat desa, imbuh Hadi.

Ajukan Dispensasi

Sementara itu, Hadi menyebut para perajin batik dan tenun Jepara memahami keinginan Mendagri yang ingin memberlakukan seragam PNS secara nasional. Namun bagi daerah-daerah yang memiliki beberapa pakaian khas seperti Jepara diharapkan ada dispensasi khusus.
“Karena menyangkut kelangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu para perajin Tenun Troso dan Batik Jepara, mengusulkan kepada Bupati Jepara, agar bersedia mengajukan dispensasi pakaian dinas kepada Menteri Dalam Negeri untuk jadwal pemakaiannya,” pintanya.
Lebih lanjut, jadwal pemakaian yang dimaksud yakni seperti jadwal yang sudah ada, atau minimal masing-masing mendapatkan jadwal pemakaian satu hari sehingga kecemasan para perajin tersebut dapat terkurangi. (nr)

loading...
Click to comment
To Top