Jokowi: Polisi Jangan Seperti Pemadam Kebakaran – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Jokowi: Polisi Jangan Seperti Pemadam Kebakaran

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Potensi kericuhan pada pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember mendatang juga menjadi kekhawatiran Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut potensi tersebut tetap ada, meskipun dari pantauannya di daerah, cenderung geliatnya tidak terlalu besar. Beberapa daerah yang dia kunjungi kata Jokowi, justru pesta demokrasi ini terlihat santai dan tidak ada gejolak berlebih.

Hanya saja, Jokowi mengingatkan agar aparat keamanan tidak lengah dengan kondisi tersebut. Dia berharap agar, jajaran kepolisian melakukan pemetaan sedini mungkin untuk mengetahui titik-titik rawan konflik. Bahkan Jokowi tidak segan menegaskan, agar aparat keamanan tidak berlaku seperti pemadam kebakaran. Yakni baru akan bertindak setelah ada kejadian.

Jokowi berharap semua daerah yang menggelar pilkada yang terduri dari 9 pemilhan gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati/wakil bupati, dan 36 walikota/wakil walikota harus dijaga maksimal.

“Petakan gangguan dan lakukan antisipasi. Kalo ada embrio yang berpotensi untuk mengganggu, segera lakukan pencegahan-pencegahan yang antisipatif. Jangan sampai yang kecil jadi membesar,” kata Jokowi pada acara Rakornas Pemantapan Pilkada di Kawasan Ancol, Kamis, 12 November

Kepada jajaran KPU dan Bawaslu, Jokowi menegaskan agar hak-hak politik masyarakat tidak terabaikan. Termasuk koordinasi dengan aparat keamanan harus terus berjalan lancar terutama dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT),  kampmaye, maupun pasca pemungutan suara.

“KPU dan Bawaslu bisa menjaga profesional dana independensinya agar pilkada bisa berjalan jujur dan adil. Aturan main harus tegas. TNI dan Polri saya minta independen netral dalam penyelenggaran pilkada serentak ini,” ujarnya.

Jokowi juga meminta agar gubernur yang daerahnya menggelar pilkada agar memosisikan diri sebagai pihak yang ingin pesta demokrasi ini berjalan seperti yang diharapkan. Dia berharap agar tiodak ada pengarahan untuk mendukung salah satu calon. Kemudian Pegawai Negeri Sipil (PNS) jangan sampai menjadi alat yang dimobilisasi untuk calon tertentu.

“Sekali lagi saya ulangi menjaga benar-benar netralitas PNS,” tegasnya.

Kapolri, Badrodin Haiti tidak membantah adanya potensi konflik di daerah. Bukan hanya terkait dengan proses dalam pelaksanaan pilkada, namun juga bisa dipengaruhi faktor lainnya seperti anggaran adanya upaya pengurangan terhadap nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Namun, dari laporan yang masuk kata dia,  ada yang komitmenya realisasi 2016.

Tapi memang masih ada dalam pantauan kami yang dipersoalkan soal NPHD yang masih kurang. Dengan demikian perlu ada revisi. Dia mencontohkan di Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan. Namun, dia berharap sudah ada komunikasi dengan gubernur pada daerah ini sehingga kekurangan tersebut bisa teratasi. Soal beberapa kerawanan, dia menyebut telah dilakukan langkah antisipasi.

Langkah yang diambil yakni dengan penguatan pengawasan dan koordinasi pada daerah rawan. Apalagi, kata dia, presiden sudah menegaskan agar  polisi dan TNI tidak hanya jadi pemadam kebakaran. Sebab konflik sifatnya mulai ada dari debat publik atau lainnya.  Dengan demikian, semua tahapan dilakukan penelitian-penelitian kerawanannnya.

“Ada beberapa calon yang dianulir oleh MA, PTUN itu timbulkan kerawanan, sebab itu kita siapkan antisipasinya, kami warning daerah untuk bisa melakukan antisipasi sedini mungkin, sehingga tidak harus terjadinya konflik baru diamankan, tapi potensi itu sudah bisa kita lakukan untuk kita minimalisir,” ujarnya.

Terkait dengan pola pengamanan, dia menyebutkan ada perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Bergantung dari sejauhmana potensi konfliknya. “Pengamanan pada tahap kampanye atau rapat umum tentu berbeda dengan saat pengutan suara. Setiap TPS ada yang pengamanan TPS, ada yang patroli, satuan-satuan kita siapkan satuan penindak kalau terjadi kerusuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Thayo Kumolo mengatakan, dirinya bingung jika masih ada daerah yang melakukan pemotongan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam NPHD. Padahal sudah teken bersama dengan DPRD, gubernur, bupati/walikota, dan KPUD. Tjahyo mengatakan dengan ini, tidak ada lagi negosiasi ulang. “Saya berharap terminnya dipercepat,” kata Tjahyo. (arm)

loading...
Click to comment
To Top