Raperda Kawasan Industri Kendal Ditinjau Ulang – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Raperda Kawasan Industri Kendal Ditinjau Ulang

KENDAL, RAJA – Pembahasan tiga Raperda Inisiatif telah dilakukan oleh Komisi A dan Komisi C DPRD Kendal, dalam kegiatan Public Hearing atau Uji Publik dan Sosialisasi, kemarin. Dalam pembahasan Tiga Raperda tersebut ternyata ada beberapa hal yang membutuhkan perubahan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan eksistensinya di lapangan.

Pembahasan sendiri meliputi Perubahan atas Perda Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang RDTR Kawasan Industri Kaliwungu (KIK) Kabupaten Kendal Tahun 2007-2026, Perubahan atas Perda Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal, dan Raperda tentang Jalan.

Ketua Badan Penyusunan Perda (Baperda) DPRD Kendal Rubiyanto, Rubiyanto ST, saat ditemui mengatakan, pihaknya telah mengundang pakar hukum dari Universitas Negeri Surakarta (UNS) untuk menyerap masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan ketiga Raperda tersebut. Karena ternyata ditemukan ketidaksesuaian antara isi Raperda dengan eksistensi di lapangan.

“Sebagai contoh, Raperda Inisiatif tentang KIK masih menggunakan nama Kaliwungu, yang telah disahkan sejak 2007 lalu. Padahal ini direncanakan berlaku untuk industri di seluruh wilayah Kabupaten Kendal, sehingga diperlukan adanya perubahan dan pengesahan menjadi Kawasan Industri Kendal bukan lagi Kaliwungu,” bebernya.

Selain itu, lanjut Rubiyanto, para pelaku industri di wilayah lainnya yang berada di Kabupaten Kendal seperti industri di Boja, Sukorejo, Brangsong, dan Limbangan, merasa dikucilkan. Hal tersebut lantaran industri mereka telah eksis dan berjalan sejak lama. Sehingga apabila ada keinginan untuk mengembangkannya, akan kesulitan jika harus dilaksanakan di KIK.

“Dalam Raperda ini, salah satunya membahas tentang pemusatan segala kegiatan industri di KIK. Tentu saja ini cukup memberatkan para investor, karena beberapa industri terlanjur ada terlebih dahulu di luar kawasan KIK,” terangnya.

Selain itu, masih adanya Peraturan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PL2B) yang berada di berbagai wilayah di Kabupaten Kendal, cukup menyulitkan dalam pengembangan industri.

“Kesulitan lainnya, adanya peraturan PL2B, yang membuat ketidakjelasan antara batas wilayah untuk kawasan hijau dengan kawasan industri. Sehingga dibutuhkan adanya pertimbangan dan pengukuran lagi terkait hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih,” ulasnya.

Setelah public hearing ini, selajutnya pihak dewan akan melakukan konsultasi dengan provinsi dan pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Jadi, nanti juga akan disinkronkan dengan kebijakan pusat dan kebijakan provinsi. Selanjutnya akan kami paripurnakan, untuk menentukan apakah perlu direvisi atau tidak. Kalau disetujui maka setelah itu akan diserahkan ke pihak eksekutif atau Pemkab Kendal,” urainya.

Rubiyanto menjelaskan pembahasan Raperda Inisiatif ini sendiri, sebelumnya telah melalui proses yang cukup panjang, yaitu tiga kali dibawa dalam Forum Group Diskusi dengan Tim 9 dari SKPD, serta rapat enam kali dengan pihak UNS. “Kami tidak akan main-main dalam penyusunan Raperda yang ini,” tegasnya. (rp)

loading...
Click to comment
To Top