Ratusan Proyek Publik Rusak, Jaminan Konstruksi Diabaikan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Ratusan Proyek Publik Rusak, Jaminan Konstruksi Diabaikan

KUDUS, RAJA – Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus (Gemataku) menyoroti ratusan proyek pemerintah yang diduga banyak mengalami kerusakan. Penyebabnya, ditengarai karena kualitas material rendah atau kualitas bangunan hanya bertahan pada masa pemeliharaan berakhir.

Sorotan itu disampaikan Slamet Machmudi, Koordinator Gemataku mensikapi banyaknya proyek publik yang mudah rusak bukan karena force majeur.

“Biasanya pemerintah akan mengeluarkan biaya lagi untuk perbaikan, bukannya meminta pertanggungjawaban kepada penyedia jasa (kontraktor),” ungkap Mamik, sapaan akrab Slamet Machmudi, Minggu (8/11).

Pihaknya menduga, kontrak kerja SKPD dengan penyedia jasa (kontraktor) dalam melaksanakan proyek publik hanya berhenti pada pelaksanaan dan masa pemeliharaan. Pasalnya, banyak proyek dalam hitungan hari setelah diserahkan kepihak SKPD, kondisi bangunan mulai rusak bahkan terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.

Menurutnya, UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terdapat ketentuan jaminan kontruksi hingga masa 10 tahun. Jaminan kontruksi berlaku setelah masa pemeliharaan.

“Bab VI pasal 25 ayat 2 disebutkan kegagalan bangunan menjadi tanggungjawab kontraktor terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan kontruksi paling lama 10 tahun,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya mengingatkan ada celah untuk dipersoalkan secara hukum. Kontrak kerja proyek publik yang tidak menyertakan jaminan kontruksi berpotensi cacat hukum dan merugikan rakyat. Menurutnya, ada konsekwensi hukum bagi para rekanan yang sengaja mengurangi kualitas bangunan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal 10 persen dari nilai kontrak. (trs)

loading...
Click to comment
To Top