Tersandung Aturan, Rp7 M Dana Hibah Dikembalikan ke Kasda Kudus – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ragam

Tersandung Aturan, Rp7 M Dana Hibah Dikembalikan ke Kasda Kudus

KUDUS – Di sejumlah daerah, banyak yang tidak mencairkan dana hibah karena terkait peraturan. Bahkan, dana hingga puluhan miliar akhirnya dikembalikan ke kas daerah (kasda), seperti dana untuk merehab tempat ibadah, rumah tidak layak huni, dan lainnya.

Seperti di Kabupaten Kudus, akibat tersandung aturan hibah, uang miliaran rupiah akhirnya dikembalikan pada kas daerah. Besaran uang tersebut rencananya untuk merehab masjid dan mushola yang jumlahnya mencapai ratusan unit yang tersebar di Kudus.
Besaran dana hibah yang jumlahnya mencapai Rp7 miliar yang tahun ini akan diserahkan untuk merehab masjid dan mushola sebanyak 300 unit itu akhirnya dikembalikan ke kas daerah.
Kabag Kesra Setda Kudus, Jadmiko mengatakan dana tersebut akhirnya dikembalikan karena terganjal tentang aturan hibah. Sehingga dana tersebut terpaksa dikembalikan ke kas daerah.
“Mau tidak mau harus dikembalikan dengan adanya peraturan tersebut. Meski kegiatan hibah di Kudus rill namun kita tetap mematuhi peraturan. Di sana jelas diatur hibah tidak boleh diserahkan pada lembaga yang belum terdaftar di Kemenkum-HAM,” katanya, kemarin (12/11).
Ia menyebut, Rencananya Rp 7 miliar tahun ini harus habis. Namun dengan adanya SE Mendagri 18 Agustus 2015 No.900/4627/SJ tentang penajaman ketentuan pasal 298 ayat 5 UU No.23 Tahun 2014 jadi dana tersebut dikembalikan pada kas daerah.
“Kepada penerima kami sampaikan bahwa ini tidak bisa karena amanat UU. Silakan buat untuk rencana tahun depan. Karena kebijakan ini bukan dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Adanya peraturan yang menyatakan hibah yang hanya bisa diberikan pada lembaga yang berbadan hukum ini menurutnya bisa dimengerti masyarakat. Mengingat peraturan tersebut bukan dari daerah melainkan pusat.
“Yang jelas dana hibah tidak bisa jalan karena terkendala itu. Sambil kita menunggu petunjuk dari kementerian pada awal itu kita sudah berikan sosialisasi pada penerima hibah. Kita juga meminta mereka melengkapi persyaratan pencairan dana hibah. Mengingat rancangan hibah ini sudah ada dan peraturan itu baru muncul bulan kemarin,” ungkapnya.
Sementara itu, meski dana hibah tersebut tidak dapat digunakan karena peraturan di atas. Ia melihat hikmah yang bisa diambil banyak lembaga yang kini mengurus legalitasnya dan dilegalkan pada Kemenkum-HAM.
“Kita bisa lihat nantinya akan banyak lembaga resmi yang diresmikan. Resmi karena memiliki akta pendirian dan memiliki pengurus dan anggota. Sementara diresmikan karena diakui Kemenkum-HAM,” pungkasnya. (nr)

loading...
Click to comment
To Top